Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna membahas pandangan umum fraksi-fraksi terkait rancangan peraturan daerah (Raperda) perubahan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2024, Senin (19/8/2024). 

Dalam paripurna tersebut, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat jika target pembangunan daerah Provinsi Lampung masih tertinggal dibanding daerah lain.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Ni Ketut Dewi Nadi mengatakan, APBD 2024 perubahan semestinya konsisten berjalan dalam koridor tema pembangunan untuk kemajuan Lampung.

Menurut ya, hal itu untuk mendukung tema pembangunan pemantapan transformasi ekonomi dan kualitas SDM menuju rakyat Lampung berjaya.

"Sampai saat ini semester pertama tahun 2024 masih banyak pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi Lampung untuk merealisasikan target -terget pembangunan daerah yang angkanya masih dibawah angka nasional," jelasnya.

Beberapa sektor yang dimaksud Ni Ketut diantaranya, pertumbuhan ekonomi baru 4.8 persen sementara target data nasional 5.05 persen.

Kemudian, IPM Provinsi Lampung 71,15 sedangkan nasional 73,55, rasio gini masih diangka 0.302 sementara data nasional 0.379.

Selain itu, Fraksi menyebut tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk tahun 2023 angkanya 4.23 jauh dibawah nasional 5.32, maka tahun 2024 ini harus kerja keras untuk mengatasi masalah pengangguran.

Kemudian, kondisi jalan hanya 49,17 persen yang berstatus baik dan 27,6persen kondisinya sedang, sisanya 7,4 persen rusak ringan dan 15,6 persen rusak berat.

"Perubahan APBD 2024 dengan sisa waktu yang tersedia agar fokus belanja daerah untuk pemenuhan pelayanan masyarakat diberbagai sektor mendasar dan strategis, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi masyarakat dan lainnya," jelasnya. 

Ni Ketut Mengatakan, tahun 2024 ini Provinsi Lampung masih menghadapi permasalahan pembangunan. 

Beberapa permasalahan diantaranya,  bidang pendidikan seperti harapan lama sekolah masih dibawah angka nasional, angka melek huruf provinsi Lampung masih terendah se-sumatera, hingga angka putus sekolah masih tinggi. 

"Pada bidang kesehatan, angka prevalensi stunting sampai saat ini belum mencapai target, masih tingginya angka kematian bayi, angka harapan hidup masih jauh dibawah nasional," kata Ni Ketut.

"Kemudian rendahnya akses layanan kesehatan dasar yang berkualitas dan belum meratanya tenaga kesehatan. Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang belum mampu memberi dukungan optimal terhadap peningkatan mobilitas barang dan orang dalam mendukung perekonomian," tambahnya. 

Selanjutnya permasalahan bidang Koperasi dan UMKM, Lanjut Ni Ketut, maslah yang dihadapi adalah minimnya jumlah Koperasi, rendahnya SDM yang profesional, hingga keterbatasan permodalan dan terbatasnya pangsa pasar Koperasi dan UMKM. 

"Selain itu masih belum tersedianya jaringan bisnis yang handal untuk melakukan pemasaran hasil produksi pelaku UMKM juga menjadi masalah yang harus diselesaikan pemerintah," pungkasnya.

( Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto )