TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Lampung Utara - BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Tim Monitoring dan Evaluasi Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) untuk memastikan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) memberikan kualitas layanan terbaik bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Program KBK merupakan skema pembayaran kapitasi yang berbasis pada pencapaian indikator layanan kesehatan di FKTP, seperti puskesmas, klinik, dan dokter praktik mandiri.

Dengan skema ini, FKTP diharapkan memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi peserta JKN. 

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kotabumi Wahyu Santoso menjelaskan, penerapan KBK tidak hanya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di FKTP, tetapi mengoptimalkan pelaksanaan Program JKN secara keseluruhan.

“Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pelaksaaan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN berdasarkan capaian angka indikator KBK," kata dia melalui keterangan tertulis, Rabu (30/4/2025).

"Optimalisasi kapitasi sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara efektif untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Kami ingin memastikan bahwa FKTP mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” jelas Wahyu.

BPJS Kesehatan berharap seluruh FKTP terus meningkatkan kualitas pelayanan agar peserta JKN mendapatkan manfaat yang maksimal.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk lebih aktif memanfaatkan layanan FKTP sebelum ke rumah sakit agar sistem rujukan berjalan lebih efektif.

“Kami mengajak peserta JKN untuk memanfaatkan FKTP sebagai layanan kesehatan pertama mereka. Jika FKTP dapat bekerja optimal, maka pelayanan kesehatan secara keseluruhan akan semakin baik,” tutup Wahyu.

Dengan upaya ini, diharapkan layanan JKN terus berkembang, memberikan akses kesehatan yang semakin merata, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi Alfadjri Salman menambahkan, penerapan sistem KBK ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di FKTP serta efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan Program JKN.

“Dengan penerapan KBK, kami ingin memastikan bahwa pelayanan di FKTP semakin berkualitas. FKTP yang memenuhi indikator akan mendapatkan kapitasi yang lebih baik, sementara yang tidak memenuhi standar akan dievaluasi,” tegas Alfadjri.

Saat pelaksanaan KBK ada tiga komponen yang menjadi pegangan indikator yaitu Angka Kontak, Rasio Rujukan Non Spesialistik (RRNS) dan Rasio Peserta Prolanis Terkendali (RPPT).

Diharapkan seluruh FKTP memenuhi capaian target pada ketiga komponen tersebut.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Lampung Utara Ulia yang turut hadir dalam acara ini menyatakan Dinas Kesehatan sudah melakukan pembinaan terhadap apa yang harus dilakukan agar Puskesmas dapat mencapai 100 persen KBK.

“Dinas Kesehatan sudah melakukan pembinaan terhadap apa yang harus dilakukan agar Puskesmas dapat mencapai 100 persen KBK, melihat data yang ada kami akan melakukan evaluasi terhadap FKTP yang belum tercapai," ujar Ulia.

"Kegiatan prolanis sudah dilakukan oleh FKTP namun dari data yang ada ternyata banyak FKTP yang belum mengklaim kegiatan prolanis-nya, hal ini juga akan kami konfirmasi dan tindaklanjuti kendala apa yang di hadapi oleh FKTP,” sambungnya.

Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara Dr. Maya menyatakan Dinas Kesehatan Lampung Utara berkomitmen untuk terus mendukung puskesmas-puskesmas dalam meningkatkan kualitas pelayanan mereka. Pihaknya akan terus melakukan pembinaan dan memberikan dukungan yang diperlukan agar setiap puskesmas dapat berfungsi dengan maksimal.

“Hasil dari kegiatan ini akan dijadikan dasar untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan di masa mendatang. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara berkomitmen untuk terus mendukung puskesmas-puskesmas dalam meningkatkan kualitas pelayanan mereka. Kami juga akan terus melakukan pembinaan dan memberikan dukungan yang diperlukan agar setiap puskesmas dapat berfungsi dengan maksimal,” urai Maya.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/rls)