Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – DPRD Lampung melalui pansus menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.

Laporan tersebut dipaparkan dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa, 17 Juni 2025.

Dalam laporan pansus, ada sejumlah temuan yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan layanan umum daerah (BLUD).

Satu di antara temuan paling menonjol berasal dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung tahun anggaran 2024.

Salah satu pelanggaran yang disorot adalah tidak disetorkannya pendapatan hasil sewa alat dan mesin pertanian (alsintan) ke kas daerah.

Berdasarkan LHP BPK poin 10, pendapatan dari sewa alsintan senilai Rp 4.438.620.000 tidak masuk ke kas daerah dan hanya disimpan dalam rekening brigade alsintan.

Tak hanya itu, BPK juga mencatat adanya pengeluaran biaya pemeliharaan senilai Rp 3.153.623.034,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak tercantum dalam APBD 2024.

Pemungutan retribusi alsintan pun tidak sesuai dengan tarif yang diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2024, sehingga menyebabkan potensi kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 280.574.911,11.

Rekomendasi Pansus:

1. Rekomendasi umum kepada Gubernur Lampung:

Segera membentuk Tim Tindak Lanjut Rekomendasi guna menindaklanjuti temuan BPK agar tidak terus berulang setiap tahunnya.

OPD dan aparat terkait wajib menyelesaikan temuan dalam batas waktu yang ditentukan.

2. Tindak Lanjut Kerugian Negara:

Kerugian negara yang disebabkan oleh unsur kesengajaan wajib ditelusuri. Jika kerugian disebabkan kekurangan volume pekerjaan, maka harus dikembalikan ke kas daerah.

Jika terdapat pelanggaran hukum, maka kontraktor atau pemilik proyek yang bersangkutan dapat dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist). Jika upaya administrasi gagal, kasus dilimpahkan ke aparat penegak hukum.

3. Pengelolaan Pendapatan Daerah:

Menyusun target pendapatan, khususnya PAD, secara rasional dan berbasis potensi riil.

Mengoptimalkan sektor-sektor seperti pemanfaatan air tanah dan retribusi alsintan.

Memperkuat Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan dengan sistem digital monitoring.

Menyusun regulasi yang belum ada dalam bentuk Perda dan Pergub.

4. Pengelolaan Belanja Daerah:

Memperketat mekanisme perencanaan dan penganggaran agar selaras dengan kemampuan keuangan daerah.

Memastikan belanja diarahkan untuk pelayanan publik.

5. Pengelolaan Aset dan Kas Daerah:

Mengoptimalkan pencatatan dan pengawasan aset agar tercatat dalam neraca.

Menghindari penurunan kas daerah seperti yang terjadi pada 2021–2024.

Meningkatkan kapasitas manajemen aset tetap, terutama di sektor rumah sakit, pendidikan, dan peralatan.

6. Penguatan Fungsi Pengawasan Internal:

Memperkuat peran Inspektorat dalam audit internal dan pengawasan keuangan.

Meningkatkan kapasitas SDM OPD dalam memahami regulasi keuangan dan pelaporan.

Ketua Pansus LHP BPK DPRD Lampung Ahmad Basuki menegaskan bahwa Pansus dibentuk bukan untuk mencari kesalahan.

"Tujuannya agar pengelolaan keuangan daerah dan kinerja OPD serta BLUD semakin akuntabel dan transparan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," ujar Ahmad Basuki saat diwawancarai Tribun Lampung.

Ia menambahkan, pihaknya telah memberikan rekomendasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Apabila rekomendasi tidak dijalankan, maka tentu akan menjadi ranah penegakan hukum," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung Bani Isprianto belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi Tribun Lampung melalui pesan WhatsApp terkait temuan tersebut.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)