Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung  – Komisi III DPRD Provinsi Lampung menyatakan masih menunggu langkah konkret dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung terkait penagihan tunggakan pajak PT Sugar Group Companies (SGC), khususnya untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP).

Ketua Komisi III DPRD Lampung Supriyadi Hamzah menegaskan, pihaknya berhati-hati menyikapi persoalan pajak PT SGC agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

"Kalau kita bicara dan ternyata tidak memberi dampak positif ke publik, pasti ada konsekuensinya. Makanya saya sampaikan ini bukan hanya sebagai Ketua Komisi, tapi juga Ketua Fraksi Golkar," ujar Supriyadi saat ditemui di Kantor DPRD Lampung, Kamis (10/7/2025).

Menurut dia, Komisi III rutin menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama mitra kerja, termasuk Bapenda Lampung, untuk mengevaluasi capaian pendapatan daerah.

Namun, urusan teknis penagihan tidak semuanya masuk dalam ranah legislatif.

“RDP kita lakukan setidaknya satu bulan sekali. Tapi bukan berarti semua teknis penagihan kami terlibat langsung. Fokus kami lebih ke pengawasan kebijakan dan capaian target pendapatan. Kalau targetnya tidak tercapai, baru kami telusuri penyebabnya,” jelas dia.

Terkait potensi pemanggilan Bapenda Lampung atas dugaan tunggakan pajak PT SGC, Supriyadi menyebut hal tersebut bisa dilakukan jika ada temuan krusial dari laporan evaluasi triwulanan.

“Tentu jika dalam evaluasi ditemukan hal-hal krusial, kita bisa panggil untuk klarifikasi. Tapi tidak serta-merta langsung beri penilaian negatif. Kita ingin suasana tetap kondusif agar OPD bisa bekerja maksimal,” kata dia.

Ia juga menyoroti soal pajak alat berat. Menurutnya, masih ditemukan ketidaksinkronan data antara laporan masyarakat dan data di lapangan.

“Contohnya, ada laporan dari warga bahwa di kampung tertentu terdapat perusahaan yang pakai alat berat tapi belum bayar pajak. Ini yang sedang ditindaklanjuti oleh Bapenda. Saat ini sekitar 100 unit alat berat sudah terdata,” bebernya.

Supriyadi memastikan pihaknya tetap mendukung Bapenda untuk bekerja optimal dan terbuka kepada publik.

“Kemarin juga kami gelar talkshow bersama Bapenda. Kami tidak ingin terburu-buru menyimpulkan hal-hal yang belum pasti. Yang penting datanya akurat dan OPD menyampaikan secara terbuka ke masyarakat,” tandasnya.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)