Tender 230 Paket Pengadaan Pemprov Lampung Rampung, Nilainya Rp 385,5 Miliar

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Pemprov Lampung mencatat sebanyak 232 paket pengadaan yang bersumber dari APBD telah ditayangkan, dengan total nilai pagu mencapai Rp385,5 miliar.

Plt Kepala BPBJ Lampung Sukmawan Hendriyanto, menjelaskan, dari jumlah tersebut, 230 paket telah selesai tender dengan total pagu sekitar Rp374 miliar.

Sementara dua paket lainnya masih dalam proses.

“Dari total 232 paket yang ditayangkan, seluruhnya bersumber dari APBD Provinsi Lampung Tahun 2025. Kami pastikan proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan, mulai dari perencanaan, tender, hingga tahap kontrak,” ujar Sukmawan kepada Tribun Lampung, Selasa (21/10/2025).

Menurutnya, BPBJ berperan pada proses pengadaan hingga tahap penetapan pemenang. Setelah kontrak ditandatangani, pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Kalau sudah sampai kontrak, itu sudah wilayah OPD. Kami hanya memastikan proses pengadaan melalui sistem yang sah, bisa lewat e-katalog atau mekanisme tender,” jelasnya.

Sukmawan menegaskan, hingga saat ini tidak ada pembatalan paket pengadaan karena alasan efisiensi. Bila terdapat penyesuaian anggaran, hal itu diajukan langsung oleh OPD terkait.

“Yang ada hanya efisiensi pada komponen pendukung, seperti ATK dan perjalanan dinas. Itu pun merupakan kebijakan pusat, bukan di kegiatan prioritas,” katanya.

Dari total paket yang telah ditayangkan, BPBJ mencatat 42 paket merupakan pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu Rp291,8 miliar.

Kemudian, 148 paket jasa konsultansi dengan total pagu Rp57 miliar, serta dua paket jasa lainnya senilai Rp36,5 miliar.

“Kalau pengadaan barang, tahun ini belum ada. Yang paling banyak tetap dari Dinas BMBK karena terkait pekerjaan konstruksi,” jelasnya.

Sukmawan menambahkan, saat ini sudah ada satu paket pekerjaan konstruksi di Dinas BMBK yang mulai masuk tahap kontrak.

Sukmawan menyebutkan, Pemprov Lampung kini membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan kondisi infrastruktur, khususnya jalan, melalui aplikasi Lampung In.

“Laporan masyarakat kami rekap dan diteruskan ke OPD terkait untuk ditindaklanjuti. Kami juga punya grup khusus yang memantau dan merespons laporan tersebut,” ungkapnya.

Dengan sistem pengawasan dan partisipasi publik itu, diharapkan pembangunan infrastruktur di Lampung dapat berjalan lebih transparan, cepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

( Tribunlampung.co.id / Riyo Pratama )