Bukan Hanya Kitab Kuning, Gubernur Lampung Ingin Santri Kuasai Teknologi   

"Jadi insya Allah kabar baik buat pondok pesantren, akan punya dirjen tersendiri yang selama ini hanya diurus oleh sebuah direktur," ucapnya.

Menag menyebut, hadirnya Ditjen Pesantren ini juga akan menggantikan keberadaan Ditjen Haji dan Umrah yang kini statusnya telah dinaikkan menjadi Kementerian Haji dan Umrah. "Sekarang ini pesantren akan diangkat menjadi sebuah direktorat jenderal, dan ini mungkin nanti akan mengganti Ditjen Haji, yang sudah pindah ke tempat yang lain," ucapnya.

Pembentukan Ditjen Pesantren ini sebenarnya telah lama diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), salah satunya adalah dorongan dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko. Kehadiran Ditjen Pesantren dinilainya dapat memperkuat kewenangan dan kapasitas kelembagaan dalam membina lebih dari 42.000 ponpes.

"Di Indonesia ada sekitar 5 juta santri dan lebih dari 42.000 pondok pesantren aktif. Jika menjadi ditjen, lembaga ini akan lebih berdaya dalam melindungi, membina, dan memajukan pesantren," ujar Singgih di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/10).

Ia menilai, kehadiran Ditjen Pesantren tidak akan membebani Kemenag karena kementerian yang dipimpin Nasaruddin Umar itu kini tidak lagi menjadi penyelenggara haji dan umrah. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren juga sudah memberikan dasar hukum bagi negara untuk mendukung pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren.

( Tribunlampung.co.id )