Gubernur Lampung Kunker ke Disdikbud, Tekankan Mitigasi dan Pencegahan Putus Sekolah

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Rabu (18/2/2026), untuk memastikan seluruh program pendidikan berjalan sesuai target dan jalur yang telah ditetapkan.

Dalam kunjungan tersebut, gubernur yang akrab disapa Mirza itu menekankan pentingnya mitigasi terhadap berbagai persoalan di lapangan yang berpotensi menghambat proses pendidikan.

“Kita ingin memastikan seluruh program Dinas Pendidikan berjalan sesuai track dan targetnya, termasuk mitigasi terhadap berbagai persoalan yang bisa mengganggu keberlangsungan sekolah,” ujar Mirza.

Ia juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang telah berjalan, khususnya dalam upaya pencegahan putus sekolah. 

Menurutnya, berbagai kendala di lapangan harus segera dipetakan dan ditangani agar tidak berdampak pada masa depan peserta didik.

Baca Juga Pemprov Lampung Salurkan Hibah ke Forkopimda, Fokus Perkuat Keamanan dan Pelayanan Publik

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Thomas Amirico mengatakan, pihaknya akan melakukan penelusuran atau tracing data satuan pendidikan, khususnya pada jenjang SMA dan SMK yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

“Kami akan men-tracer jumlah siswa yang masuk sekolah dan membandingkannya dengan jumlah lulusan. Jika terdapat selisih, berarti ada indikasi angka putus sekolah. Ini yang akan kami telusuri penyebabnya,” jelas Thomas.

Ia mencontohkan, apabila terdapat 100 siswa yang masuk, namun hanya 98 yang lulus, maka dua siswa tersebut akan ditelusuri penyebabnya, baik karena faktor ekonomi, pernikahan dini, maupun persoalan lainnya.

Untuk menekan angka putus sekolah, Disdikbud Lampung menyiapkan tiga alternatif bagi siswa yang teridentifikasi berhenti sekolah, yakni melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), dan SMA Terbuka.

“Kita akan tawarkan tiga pilihan. Mereka bisa melanjutkan melalui PKBM, PJJ, atau SMA Terbuka. Intinya tidak boleh ada anak-anak yang berhenti sekolah tanpa solusi,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memvalidasi data berdasarkan kategori desil ekonomi satu hingga empat, guna memastikan faktor ekonomi terpetakan secara akurat.

Berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 11 ribu siswa yang terindikasi dalam Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). 

Namun, data tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut.

“Kita akan cacah ulang datanya, supaya jelas mana yang benar-benar putus sekolah dan mana yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Harapan Pak Gubernur, ke depan tidak ada lagi anak-anak putus sekolah di Provinsi Lampung,” pungkas Thomas.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)