Bobby Nasution Bantah Isu Kadis Perkim Mundur Gegara Diusir, Singgung Baper

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Sumut - Gubernur Sumut Bobby Nasution akhirnya menanggapi isu Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sumut Hasmirzal Lubis mengundurkan diri karena tersinggung. 

Muhammad Bobby Afif Nasution adalah seorang politisi muda Indonesia yang kini menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Ia lahir di Medan pada 5 Juli 1991.

Bobby dikenal luas sebagai menantu Presiden Joko Widodo, karena menikah dengan Kahiyang Ayu, putri kedua Jokowi. Dari pernikahan tersebut, pasangan ini telah dikaruniai beberapa anak.

Karier politiknya dimulai saat ia mencalonkan diri sebagai Wali Kota Medan pada Pilkada 2020. Bersama pasangannya, Aulia Rachman, Bobby berhasil memenangkan pemilihan tersebut.

Kepemimpinannya di Kota Medan menonjol karena berbagai program. Mulai dari penataan kota, pengelolaan sampah, hingga digitalisasi pelayanan publik.

Setelah masa jabatannya di Medan, Bobby melangkah lebih jauh ke tingkat provinsi dengan maju sebagai calon Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2024. Ia kembali meraih kemenangan dan resmi dilantik sebagai gubernur pada Februari 2025. Kiprahnya semakin diperhitungkan karena dianggap mewakili generasi muda dalam pemerintahan daerah.

Sebelumnya Kadis Perkim diduga mundur karena tersingggung setelah diusir Gubernur Sumut Bobby Nasution. Namun, Bobby membantah kabar tersebut dan menyebut bahwa pemerintahan yang dia pimpin bukan untuk dijalani secara baper alias bawa perasaan. 

"Menurut saya enggak ya. Yang pasti kita ajak yang mau kerja sama. Pemerintah ini bukan bawa perasaan, pemerintah punya target," jelasnya saat dikonfirmasi di Kantor Gubernur, dikutip dari TribunMedan, Rabu (22/10/2025).

Kadis Perkim atau Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah pejabat pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas urusan pembangunan, penataan, dan pengelolaan permukiman serta perumahan masyarakat.

Jabatan ini memiliki peran penting dalam memastikan warga memiliki hunian yang layak, lingkungan yang tertata, dan infrastruktur pendukung yang memadai.

Kadis Perkim juga berwenang merancang dan melaksanakan program perumahan rakyat, termasuk penanganan kawasan kumuh, pembangunan rumah subsidi, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana lingkungan.

Dalam menjalankan tugasnya, ia berkoordinasi dengan berbagai instansi seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan lembaga terkait di tingkat daerah.

Bobby menambahkan, setiap kepala daerah memiliki target kerja yang harus dicapai baik dari pemerintah pusat dan lain sebagainya. Karena itu, perlu saling membantu dalam mewujudkannya. 

"Pemerintah ini punya target, Pak Presiden punya target kepada kami pemerintah daerah. Kami memberikan target-target ke jajaran kami ini yang harus dicapai bersama-sama," ucapnya.

Karena itu, bekerja di pemerintahan tidak seharusnya untuk tersinggung. Sebab, di sini bekerja untuk rakyat.