1.000 SPPG Diberhentikan Sementara, Ini Penyebabnya

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Sekitar 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) bermasalah telah diberhentikan sementara.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, kebijakan menghentikan sementara ini bukan berarti menghentikan MBG, melainkan bagian dari proses evaluasi dan perbaikan menyeluruh. 

Dia menuturkan, pemerintah akan memastikan standar pelayanan gizi, kebersihan, dan keamanan pangan benar-benar terpenuhi, sehingga MBG dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. 

“Lebih dari 1.000. Ini saya punya Wakil Kepala (BGN) satu Ibu, Ibu ini, Ibu Nanik ya. Ini galak sekali dia. Dia sidak terus kerjanya. Yang sudah di-suspend 1.030,” ujar Prabowo, Kamis (19/3/2026). 

Menurutnya, keputusan itu diambil setelah melakukan pengecekan langsung, menyusul berbagai masukan dan kritik terhadap pelaksanaan MBG di lapangan. 

“Saya langsung cek. Panggil Kepala BGN, dan saya terus cross-check,” ucapnya. 

Prabowo menekankan, pemerintah yang dia pimpin tidak menutup mata terhadap kritik. 

Dia mengeklaim pihaknya justru menjadikan berbagai masalah dari MBG sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program itu. 

Selain itu, Prabowo mengingatkan penindakan tegas dilakukan terhadap dapur yang tidak memenuhi standar, dengan pengawasan langsung di lapangan. 

“Yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi. Jadi kalau dapur kamu mau survive lebih dari berapa bulan, kamu harus lulus sertifikasi kebersihan, sertifikasi keamanan makanan, dicek airnya gimana, airnya aman, airnya dimasak seperti apa, kemudian omprengnya, semua itu ada kriterianya. Kalau enggak beres, ditutup," tutur Prabowo. 

Pemerintah juga mulai menerapkan sistem standarisasi dan sertifikasi ketat bagi seluruh dapur MBG. Setiap dapur diwajibkan memenuhi kriteria kebersihan, keamanan makanan, kualitas air, serta proses pengolahan yang sesuai standar. 

Dapur yang tidak memenuhi persyaratan akan langsung di-suspend hingga dilakukan perbaikan. 

Pemerintah juga membuka mekanisme pengawasan publik, dengan menyediakan akses pelaporan bagi masyarakat, sekolah, maupun orang tua untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan program di lapangan. 

Prabowo menegaskan, transparansi dan keterlibatan publik menjadi kunci agar program MBG berjalan bersih dan tepat sasaran. 

“Siapapun boleh cek. Kepala sekolah, orang tua, masyarakat sekitar boleh masuk dan komplain,” tegasnya. 

Prabowo juga menekankan pentingnya membangun budaya baru dalam tata kelola program, yakni meninggalkan praktik laporan yang tidak sesuai fakta. 

“Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus berani menghadapi realitas,” imbuh Prabowo. (Kompas.com)