BPK

Index A-Z

Way Kanan Raih Opini WTP dari BPK, Bupati: Kami Nggak Pakai Sogok-sogokan

Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya menegaskan bahwa tidak ada sogokan dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa

Rabu, 31 Mei 2017
Alasan BKP Takkan Audit Ulang Kemendes PDTT

"Oh enggak. Enggak ada. Enggak akan ada audit ulang," ujar Agung, di Jakarta, Senin (29/5/2017) kemarin.

Selasa, 30 Mei 2017
Kena OTT KPK, Sugito Dikenal sebagai Sosok Berintegritas

Mereka yaitu, ALS (auditor BPK), RS (eselon I BPK), JBP (eselon III Kemendes PDTT), sekretaris RS, sopir JBP, satu satpam, dan SUG (Irjen Kemendes).

Senin, 29 Mei 2017
Zulkifli Miris Lihat OTT Pejabat KPK

"Sangat prihatin banyak lembaga negara kena masalah seperti DPR, DPD sekarang BPK. Kok ya masih ada saja pelaku-pelaku korupsi di lembaga negara,"

Senin, 29 Mei 2017
ICW Catat Ada 6 Kasus Suap yang Libatkan 23 Auditor BPK dalam 2 Tahun Terakhir

Pada kasus-kasus tersebut, nilai suap terkecil adalah Rp 80 juta per orang, sedangkan yang terbesar Rp 1,6 miliar per orang.

Minggu, 28 Mei 2017
Ketua BPK Angkat Bicara Soal Kasus Dugaan Suap Opini WTP

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Moermahadi Soerja Djanegara angkat bicara soal kasus suap yang melibatkan anak buahnya.

Sabtu, 27 Mei 2017
Diperbincangkan Netizen, Pejabat BPK yang Ditangkap Pernah Audit Kasus RS Sumber Waras

‎"OTT dilakukan di Jakarta terkait dengan Penyelenggara Negara di salah satu institusi. Kami masih periksa yang bersangkutan 1x24 jam dulu,"

Sabtu, 27 Mei 2017
Laode Syarif: Kasus Suap Pejabat BPK Terkait Predikat WTP

Dia menegaskan tujuh orang yang diamankan terkait kasus ini masih berada di KPK, di antaranya Pejabat BPK RI dan pegawai Kemendes PDT.

Sabtu, 27 Mei 2017
Uang Sitaan OTT Pejabat BPK Masih Dihitung KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Sabtu, 27 Mei 2017
Auditor BPK Terjaring Operasi KPK

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah tempat di Jakarta, Jumat (26/5).

Sabtu, 27 Mei 2017
Soal Kelebihan Pembayaran Insentif, Sekretaris Distamben: Bukan Kelebihan tapi Salah Kamar

itu uang yang seharusnya menjadi hak kami, pejabat eselon II dan III itu, tertarik ke staf. Jadi bukan kelebihan sebenarnya, salah kamar saja istilah

Senin, 9 Januari 2017
Kelebihan Bayar Insentif Rp 1 Miliar

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung menemukan kelebihan pembayaran insentif pemungut pajak sebesar Rp 1 miliar

Senin, 9 Januari 2017
Ternyata, Kenaikan PNBP Diusulkan oleh Tiga Lembaga Ini

Kenaikan biaya administrasi dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Polri didasarkan pada usulan dari banyak pihak.

Jumat, 6 Januari 2017
KPK Belum Dapat Fakta Baru dari BPK Terkait Pembelian Lahan RS Sumber Waras

"Kami belum ketemu dengan BPK, bertemu dengan BPK bisa jadi paling cepat dua minggu yang akan datang,".....

Selasa, 6 Desember 2016
Rp 108 M Kerugian Negara Temuan BPK Belum Dikembalikan Pemda Se-Lampung

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung menemukan kerugian negara di pemerintah Provinsi Lampung

Rabu, 30 November 2016
Belum Selesaikan Rekomendasi BPK, BPKAD Klaim Masih Tagih Laporan Penggunaan Bansos dan Hibah

Sejauh ini, pihaknya telah memberikan surat peringatan kepada penerima bantuan, untuk segera menyerahkan laporan penggunaan anggaran kepada BPKAD.

Rabu, 31 Agustus 2016
Zainudin Hasan Minta Diskes segera Selesaikan Pendataan Aset

Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan mengimbau seluruh jajaran di dinas kesehatan secepatnya melaporkan pendataan aset riil agar tidak menjadi temua

Rabu, 20 Juli 2016
Gubernur tak Tegas Penyebab Berulangnya Temuan BPK di DBM

Akademisi Universitas Lampung Dedy Hermawan menilai terus berulangnya temuan Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap laporan keuangan

Senin, 11 Juli 2016
Ahok Ogah Kembalikan Rp 191 Miliar Dalam Kasus Sumber Waras

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama santai ketika BPK meminta Pemprov DKI mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar

Rabu, 22 Juni 2016
DKI Diminta Kembalikan Duit Rp 191 M, Djarot Nilai Permintaan BPK seperti 'Skak Ster'

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai permintaan Badan Pemeriksa Keuangan agar Pemerintah Provinsi DKI membayarkan uang Rp 191 M

Rabu, 22 Juni 2016

⟨1 2 3 4 5 6 ⟩⟫

Berita Terkini

Slank dan Shaggydog Hentak Warga Lampung dengan Diiringi Guyuran Hujan

14 menit lalu

Dokter-Resti-yakin-tidak-bersalah-meski-sudah-ditetapkan-tersangka.jpg

Jadi Tersangka, Dokter Kecantikan di Sulsel Yakin Tidak Bersalah

2 jam lalu

Prakiraan-BMKG-Minggu-21-Desember-2025-hujan-terjadi-hampir-di-seluruh-wilayah-Lampung.jpg

Prakiraan Cuaca Lampung Minggu 18 Januari 2026, Hujan Masih Merata di Seluruh Wilayah

3 jam lalu

viral-penangkapan-seekor-babi-berukuran-besar-hebohkan-warga-kuningan.jpg

Hariyanto Disebut Tangkap Babi Ngepet, Berujung Dijual Rp400 Ribu

8 jam lalu

TAG

BPK

Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya menegaskan bahwa tidak ada sogokan dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa

"Oh enggak. Enggak ada. Enggak akan ada audit ulang," ujar Agung, di Jakarta, Senin (29/5/2017) kemarin.

Mereka yaitu, ALS (auditor BPK), RS (eselon I BPK), JBP (eselon III Kemendes PDTT), sekretaris RS, sopir JBP, satu satpam, dan SUG (Irjen Kemendes).

"Sangat prihatin banyak lembaga negara kena masalah seperti DPR, DPD sekarang BPK. Kok ya masih ada saja pelaku-pelaku korupsi di lembaga negara,"

Pada kasus-kasus tersebut, nilai suap terkecil adalah Rp 80 juta per orang, sedangkan yang terbesar Rp 1,6 miliar per orang.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Moermahadi Soerja Djanegara angkat bicara soal kasus suap yang melibatkan anak buahnya.

‎"OTT dilakukan di Jakarta terkait dengan Penyelenggara Negara di salah satu institusi. Kami masih periksa yang bersangkutan 1x24 jam dulu,"

Dia menegaskan tujuh orang yang diamankan terkait kasus ini masih berada di KPK, di antaranya Pejabat BPK RI dan pegawai Kemendes PDT.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah tempat di Jakarta, Jumat (26/5).

itu uang yang seharusnya menjadi hak kami, pejabat eselon II dan III itu, tertarik ke staf. Jadi bukan kelebihan sebenarnya, salah kamar saja istilah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung menemukan kelebihan pembayaran insentif pemungut pajak sebesar Rp 1 miliar

Kenaikan biaya administrasi dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Polri didasarkan pada usulan dari banyak pihak.

"Kami belum ketemu dengan BPK, bertemu dengan BPK bisa jadi paling cepat dua minggu yang akan datang,".....

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung menemukan kerugian negara di pemerintah Provinsi Lampung

Sejauh ini, pihaknya telah memberikan surat peringatan kepada penerima bantuan, untuk segera menyerahkan laporan penggunaan anggaran kepada BPKAD.

Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan mengimbau seluruh jajaran di dinas kesehatan secepatnya melaporkan pendataan aset riil agar tidak menjadi temua

Akademisi Universitas Lampung Dedy Hermawan menilai terus berulangnya temuan Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap laporan keuangan

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama santai ketika BPK meminta Pemprov DKI mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai permintaan Badan Pemeriksa Keuangan agar Pemerintah Provinsi DKI membayarkan uang Rp 191 M

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved