TribunLampung/

DBH Kabupaten Kota 2 Tahun Mampet, Rakhmat Husein Dkk Tuding Pemprov Ingkar Janji

Koordinator Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) Rakhmat Husein DC menuding Pemprov Lampung telah ingkar janji untuk menyalurkan DBH

DBH Kabupaten Kota 2 Tahun Mampet, Rakhmat Husein Dkk Tuding Pemprov Ingkar Janji
Rakhmat Husein 

Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Koordinator Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) Rakhmat Husein DC menuding Pemprov Lampung telah ingkar janji untuk menyalurkan dana bagi hasil (DBH) kepada Pemkot Bandar Lampung.

Menurut Rakhmat, sebelumnya pemprov berjanji akan merealisasikan DBH yang menunggak, sejak 2016 hingga tahun 2017,  pada tutup buku anggaran 2017. "Janji pemprov itu sampai hari ini nol besar," kata Rakhmat lewat rilisnya kepada Tribun Lampung, Sabtu (30/12).

Sementara di sisi lain, Rakhmat mengatakan, Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak berdaya dan tidak bernyali menagih haknya kepada pemprov.

Baca: Gegara Ribut Soal Bedak, Cewek Ini Tega Bunuh Remaja Pelajar SMA di Pantai

Sikap Sekretaris Kota Badri Tamam yang terkesan malu malu menagih DBH pemkot, kata Rakhmat, berbanding terbalik dengan gaya memimpin Wali Kota Herman HN yang berani, tegas dan berkomitmen.

"Sekretaris kota dan jajaranya harus menagih haknya pemkot. Ajak seluruh warga Bandar Lampung, DPRD, libatkan struktur pemerintahan dari jenjang RT hingga kepala dinas. Mereka ini yang memerlukan DBH sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan di Bandar Lampung," ujarnya.

Baca: Hai Cewek, Ini Hal yang Dilakukan Pria Jika Tertarik pada Wanita, Apakah Dia Lakukan Juga Padamu?

"Jangan sebatas akan minta bantuan kejaksaan tapi itupun belum jelas realisasinya. Sudah sewajarnya pemerintah kabupaten/kota memaksa pemprov menyerahkan DBH. Karena DBH itu merupakan hak yang dilindungi UU. Pemprov harus segera menyalurkannya tanpa ada motif politik atau pilkada, " lanjutnya.

Dana Bagi Hasil (DBH) Daerah merupakan satu bentuk kebijakan pemprov dalam mengelola anggaran belanja dengan mengalokasikan sebagian pendapatan provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota. DBH juga dianggap sebagai penyokong pembangunan yang akan dinikmati masyarakat kabupaten kota se-Lampung.

Penulis: hanif mustafa
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help