Siap Disanksi, Anggota DPRD PKB Lampung ini Tolak Keputusan DPP
Dikonfirmasi melalui ponselnya, Bujung membenarkan status facebooknya terkait penolakan calon dari DPP PKB.
Penulis: Beni Yulianto | Editor: Reny Fitriani
Laporan Reporter Tribun Lampung Beni Yulianto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUG – Internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung terancam pecah. Pasalnya, masih ada pengurus DPW PKB, anggota DPRD, Dewan Syuro partai yang menolak keputusan DPP merekomendasikan Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dari PKB.
Salah satunya ditunjukkan oleh, anggota DPRD Lampung Khaidir Bujung dengan membuat status di akun media sosial facebook miliknya. Tak tanggung-tanggung ia menuliskan kritikan pedas dan menyebut nama Chusnunia.
Baca: Mujiatun Sempat Mengira Janin di Dalam Parit Adalah Hati Ayam
Bujung merupakan ketua Keluarga pemenangan pemilu DPW PKB Lampung, sekaligus wakil ketua I DPW PKB Lampung, ketua Garda Provinsi Lampung, Sekretaris Fraksi PKB Prov Lampung, dan ketua DPC PKB Tulang Bawang.
Baca: Live Streaming Liverpool Vs Leicester City Kick Off Pukul 22.00 WIB
Dikonfirmasi melalui ponselnya, Bujung membenarkan status facebooknya terkait penolakan calon dari DPP PKB.
“Memang seperti itu yang terjadi, DPP hanya melihat PKB Lampung dari Chusnunia Chalim, jadi tidak melihat dari pengurus DPW, struktur partai. Apa yang jadi juklak juknis itu telah dilewati. Saya termasuk orang yang menolak cara seperti itu. Saya sudah bilang, saya siap dengan segala resikonya. Karena jelas kitabnya tetap aturan, mau partai agama, ini kan organisasi, semua harus dipenuhi. Meskipun nanti jatuhnya kepada beliau itu tidak masalah aturannya tapi harus dipenuhi, kalau tidak, saya gak akan menerima itu,” jelasnya.
Bujung mengatakan mekanisme di DPW PKB Lampung sudah berjalan sampai tingkat pleno di DPW yang memutuskan satu nama sebagai balon gubernur. “Karena semua ada rapat-rapat ada koordinasi. PKB itu bukan punya Chusnunia di Lampung, punya pengurus dan kader PKB lampung, Yang diambil ini kan pasangan yang jelas menindas, didukung penindas rakyat tuba, tubaba dan masyarakat Lampung,” ujarnya berapi-api.
Sebagai anggota DPRD, menurut dia ada tanggungjawab kepada rakyat. “Maka saya katakan kita DPRD di atasnya rakyat. Jadi saya itu merasa bahwa ini ada kesewenangan-wenangan sementara aspirasi para Kiyai, pengurus tingkat bawah, seperti hasil pleno DPW PKB waktu itu, hasil pleno kan jelas mengusulkan satu nama, Mustafa,” paparnya.
Karena itu, pernyataan sekretaris DPW PKB bahwa PKB Lampung bulat mendukung Arinal – Nunik pasca deklarasi di DPP salah. “Maka kalau ada statemen ini kita setujui seperti kata sekretaris wilayah, ini ingin mengamankan badan saja. padahal dia yang tandatangan kan itu (pelno). Karena sesuai hasil pleno satu nama yang diusulkan,” kata orang dekat ketua DPW PKB Musa Zainudin ini.
Bujung menegaskan mekanisme di partai sudah dilangkahi dalam memutuskan calon gubernur dan wakil gubernur PKB. “Kita pernah 13 DPC melaporkan ke DPP dan tidak ditanggapi. Pernah menghadap ketum meminta ketum mengikuti permintaan pengurus tingkat Lampung, mengikuti hasil pleno DPW PKB Lampung. Dikabulkan atau tidak harus jadi pertimbangan,” kata dia. “Kita gak pernah dapatkan tembusan, tiba2 deklarasi,” tambahnya.
Saya tetap, ini kan masih ada waktu, saya minta DPP konsiten dengan yang mereka buat, Kalau tidak saya siap apapun resiko. Kita akan lihat saya melanggar apa? Kalau sampai di PAW. Segala resiko saya siap, dan saya siap hadapi secara hukum,” kata dia.
Lalu setelah keluar rekomendasi ini, langkah apa yang akan dilakukan? Bujung mengaku siap sampai menempuh jalur hukum.
“Pertama yang akan saya lihat adalah persoalan, ini rekomendasi sepreti apa. Kita belum lihat, kebijakannya, menimbang dll, dilihat darimana. Saya sendiri belum lihat surat keptusan seprti apa dari DPP, baru selentingan-selentingan. Ini kan hanya warning, saya akan konsolidasi, sampaikan ke kyai, bahwa aspirasi mereka selama ini ditolak DPP PKB, saya serahkan kepada mereka untuk bersikap. PKB besar kan karena kader, basis massanya, kalau seperti ini sy kan harus lapor juga ke basis massanya. Politik itu menurut saya kejujuran pelaksanaan aturan bukan tipu-tipu. Politik itu ibadah, kalau ibadah campur tipu-tipu bagaimana,” pungkasnya. (ben)