Pilgub Lampung 2018

Candri: Herman HN Cuti Tak Ada Plt Wali Kota

Kalau (bupati/wali kota) yang mengajukan cuti, itu wakilnya yang otomatis naik. Jadi tidak ada Plt.

Candri: Herman HN Cuti Tak Ada Plt Wali Kota
Herman HN-Sutono 

Laporan Reporter Tribun Lampung Noval Andriansyah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Arief M Edie mengatakan, para kepala daerah yang mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Juni 2018, nantinya akan ditetapkan pelaksana tugas (Plt).

Saat ini, kata Arief, proses tersebut masih dibahas di Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri.

Baca: (VIDEO) Nasi Bakar Sambal Matah Cito Cafe Rasanya Gurih Menunya Komplit

“Nanti pasti disampaikan (Plt). Tetapi yang jelas harus eselon I dari Kemendagri. Tidak bisa dari daerah, untuk (Plt) gubernur. Kalau (Plt) bupati / wali kota, itu pejabat eselon II Kemendagri atau dari (pemerintah) provinsi,” kata Arief, Senin (22/1).

Baca: (VIDEO) Keindahan Air Terjun Curup Gangsa Way Kanan Tak Kalah dengan Niagara

Menurut Arief, selama kepala daerah menjalani cuti kampanye, Kemendagri akan menunjuk Plt. Setelah masa cuti selesai, maka kada akan kembali mengisi jabatannya sampai masa pengabdiannya. Tetapi, jika masa jabatannya telah habis, kata Arief, maka Kemendagri akan menunjuk Penjabat (Pj) kada.

Kepala Biro Otonomi Daerah Setprov Lampung Chandri mengatakan, untuk pelaksana tugas gubernur ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Menurut Chandri, untuk Plt Gubernur tidak bisa ditunjuk dari pejabat daerah.

“Kalau gubernur itu kewenangan pusat, Mendagri, dari eselon I pusat. Permendagri itu (menyebutkan) eselon I itu untuk gubernur, Plt atau Pj,” ujar Chandri, Jumat (19/1).

Sementara untuk Plt wali kota ataupun bupati, lanjut Chandri, bisa dari pejabat tinggi pratama dari Pemerintah Provinsi berdasarkan usulan dari gubernur. “Kalau untuk gubernur memang ngga boleh kami usul,” ucap Chandri.

Namun, jika hanya wali kota atau bupati yang mencalonkan diri, sementara wakil bupati / wali kota tidak ikut mencalonkan diri, maka tidak ada Plt.

“Kalau (bupati/wali kota) yang mengajukan cuti, itu wakilnya yang otomatis naik. Jadi tidak ada Plt. Posisinya tetap sebagai wakil bupati, tetapi melaksanakan tugas bupati"

"Seperti Pak Herman, misalnya, kan cuti, wakilnya, Pak Yusuf Kohar tidak. Nah, Pak Yusuf Kohar tetap wakil wali kota tetapi melaksanakan tugas wali kota. Jadi namanya apa Plt atau Pj, itu juga belum jelas. Tetapi, yang jelas posisinya tetap seperti itu. Wakil wali kota tetapi melaksanakan tugas wali kota,” jelas Chandri.

Kabag Pejabat Negara Biro Otda Setprov Lampung Hargo Prasetyo Widi menambahkan, sesuai ketentuan dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, apabila bupati/wali kota berhalangan, yang menjalankan tugas adalah wakil.

“Jadi bukan Plt. Dasarnya pasal 70, UU 10/2016. Jadi tetap rujukannya itu (UU 10/2016), bukan Permendagri. Kalau itu (Permendagri) untuk pelaksanaannya,” jelas Hargo.

Penulis: Noval Andriansyah
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help