Diduga Ada Pelanggaran di Pilgub Lampung, Pansus DPRD Lampung Minta Bawaslu Diaudit

Ketua Pansus Mingrum Gumay mengatakan, setelah rekomendasi ini, pihaknya akan terus melakukan pengawalan dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

Diduga Ada Pelanggaran di Pilgub Lampung, Pansus DPRD Lampung Minta Bawaslu Diaudit
Tribun Lampung/Kiki
Panitia Khusus DPRD Lampung menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Kerja Pansus Atas Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Rabu (28/8/2019). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Panitia Khusus DPRD Lampung merekomendasikan tindak lanjut atas fakta-fakta dugaan tindak pidana pilgub pada 27 Juni 2018 yang terungkap dalam rapat-rapat pansus.

Juru Bicara Pansus Watoni menyampaikan rekomendasi dalam Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Kerja Pansus Atas Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah per 31 Oktober 2018 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Rabu (28/8/2019).

Ia mengungkapkan, saat ini tengah berproses untuk evaluasi penyelenggaraan pemilu ke depan yang lebih baik tidak.

"Dengan demikian diasumsikan bahwa kelemahan-kelemahan penyelenggaraan pemilu yang selama ini terjadi akan otomatis menjadi baik," ucap Watoni.

Lima hal yang menjadi rekomendasi pansus untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilu Lampung beserta seluruh jajarannya sampai tingkat desa, sehingga terdapat data yang jelas bagaimana penggunaan dana hibah yang berasal dari APBD Provinsi Lampung untuk penyelenggaraan pengawasan Pilgub Lampung.

BREAKING NEWS - Sukses Gelar Pilgub Lampung 2018, KPU Adakan Syukuran di Novotel

Terungkap, Ketua KPU dan Bawaslu Cerita Bonus Mobil di Hadapan Pansus Pilgub Lampung

2. Meminta kepada Ombudsman RI Perwakilan Lampung melakukan audit kinerja atas pelayanan administrasi Bawaslu terhadap laporan/keluhan penduduk atas laporan dugaan terjadinya politik uang dan laporan dugaan pelanggaran lainya pada Pilgub Lampung.

3. Menyampaikan hasil pansus kepada Menteri Dalam Negeri.

4. Percepatan pembentukan majelis khusus tindak pidana pemilu/pilkada serta penegasan atas kedudukan penyidik kejaksaan dan kepolisian di Sentra Gakkumdu untuk melaksanakan tugas penuh waktu dalam rangka optimalisasi penelidikan, penyidikan dan penuntutan, sebagaimana amanat undang-undang yang berlaku.

5. Perbaikan ketentuan atas pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan melalui pengaturan hal tersebut secara in-absentia, guna antisipasi permasalahan tidak dapat dilakukannya pemeriksaan terhadap terlapor dalam penanganan pelanggaran pemilu/pilkada.

Ketua Pansus Mingrum Gumay mengatakan, setelah rekomendasi ini, pihaknya akan terus melakukan pengawalan dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

"Kita inginnya ke depan proses demokrasi berjalan dengan bersih tanpa ada oknum-oknum yang merugikan masyarakat," ucap politsi PDIP ini. (Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)

Penulis: kiki adipratama
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved