Dapat Sertifikat Tanah, Warga Karangrejo Diminta Bayar PBB

Laporan Reporter Tribun Lampung Indra Simanjuntak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Sebanyak 397 warga Karangrejo menerima sertifikat tanah Program Nasional Agraria (Prona), Rabu (14/2/2018).

Wali Kota Metro, Achmad Pairin menyerahkan langsung sertifikat ke warga, di Aula Kelurahan Karangrejo.

Pairin meminta warga yang menerima sertifikat bisa langsung mengecek data yang ada.

“Dapat segera diperiksa. Itu sebagai antisipasi bila ada kesalahan, dapat segera dibenahi,” ungkap Pairin.

Dengan penyerahan sertifikat, Pairin berharap, warga lebih patuh membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

Baca: Pilgub Lampung 2018, 13 Fakta Para Calon yang Perlu Mendapat Perhatian

Baca: 6 Foto Seksi Ariel Tatum, Foto Terakhir Topless yang Bikin Netizen Heboh

Sebab, pembayaran PBB di Karangrejo baru mencapai 70 persen.

“Saya berharap ada peningkatan. Saya minta warga Kelurahan Karangrejo dapat membayar PBB 100 persen. Karena, dana itu akan digunakan untuk pembangunan juga,” papar Pairin.

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Metro Sismanto mengatakan, kegiatan penyerahan sertifikat tanah Prona sudah berlangsung 18 kali di Metro.

"Ini program pemerintah. Tapi, masih terdapat 15 orang yang dikenakan pajak terutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB), dengan jumlah sekitar Rp 18 juta. Kami harap ini segera dilunasi," ungkap Sismanto.

Pada Selasa (13/2/2018), sebanyak 304 warga Hadimulyo Timur menerima Program Penyerahan Sertifikat Tanah Rakyat (Prona) dari Kantor BPN Metro.

Kepala Bagian Pemerintahan Metro, Dedi Aswara mengatakan, penyerahan sertifikat dalam rangka pengakuan suatu tanda bukti hak atas tanah secara hukum, kepada masyarakat setempat.

"Tentu, adanya bukti ini dapat memberikan rasa aman dan rasa tenteram atas kepemilikan yang sah, dari bidang tanah yang telah ditempati selama ini," ujar Dedi, saat acara penyerahan di Aula Kelurahan Hadimulyo Timur, Selasa.