Tiga Menteri dan 10 Gubernur Dijadwalkan ke Lampung, Ini Agendanya

Tiga menteri kabinet kerja bersama 10 gubernur direncanakan akan hadir di Lampung pada 27-29 Maret 2018.

Penulis: Noval Andriansyah | Editor: soni

Laporan Reporter Tribun Lampung Noval Andriansyah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Tiga menteri kabinet kerja bersama 10 gubernur direncanakan akan hadir di Lampung pada 27-29 Maret 2018.

Kehadiran mereka dalam menghadiri Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) ke XVIII Tahun 2018 yang rencananya digelar di Swissbel Hotel.

Baca: Artis Nikita Mirzani dan Dipo Latief Umbar Kemesraan di Medsos, Sudah Halal?

Plt. Sekretaris Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis mengatakan, tiga menteri yang akan hadir tersebut adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara.

Kemudian, 10 gubernur yang hadir yaitu dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca: Cinta Ratu Nasya Mengaku Kangen dengan Suami, Respons Roby Geisha Mengerikan

Pelaksanaan FKD-MPU, kata Hamartoni, berdasarkan Surat Keputusan Bersama Gubernur Anggota FKD-MPU Nomor : 59/SK/MPU/2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Jadwal Rapat Kerja Gubernur FKD-MPU tahun 2014-2018.

"Hari ini, rapat membahas masalah persiapan penyambutan, kesiapan pendampingan dan hal-hal teknis lainnya. Kemudian, Rabu nanti dilanjutkan pembahasan dengan kabupaten/kota sebagai salah satu partisipan yang berperan dalam meramaikan dan menyukseskan acara," ujar Hamartoni dalam rilis yang dikirimkan Biro Humas dan Protokol Setprov Lampung, Senin 12 Maret 2018.

Menurut Hamartoni, rakergub yang mengusung tema Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Program Kerjasama melalui Konektivitas dan Integrasi Data Provinsi Anggota MPU, rencananya akan membahas tiga pokok masalah.

"Pertama kerja sama penyelesaian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), orang dengan masalah kejiwaan (ODMK), dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Kedua, penyediaan informasi pangan dan pengendalian inflasi daerah. Lalu yang terakhir pembentukkan MPU Tourism-Trade-Investment-Center Jakarta," jelas Hamartoni.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved