Cari Solusi Pencairan Dana DBH, Banang DPRD Ngeluruk ke Kemendagri  

(Banang) DPRD Kota Lampung akhirnya ngeluruk ke Kementerian Dalam Negeri guna mencari solusi dana bagi hasil (DBH) milik Pemkot Bandar Lampung.

Cari Solusi Pencairan Dana DBH, Banang DPRD Ngeluruk ke Kemendagri  
Ist
Banang DPRD Kota Bandar Lampung Ngeluruk ke Kemendagri. 

Laporan Wartawan Tribun Lampung Romi Rinando

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG –  Badan Anggaran (Banang) DPRD Kota Lampung  akhirnya ngeluruk ke Kementerian Dalam Negeri guna mencari solusi dana bagi hasil (DBH) milik pemerintah Kota Bandar Lampung yang belum dikuncurkan oleh pemerintah Provinsi Lampung. 

Baca: 30 Tahanan Anak LPKA II Lampung Basuh Kaki Orangtua

Berdasakan informasi yang diperoleh Tribun, keberangkatan badan anggaran DPRD dipimpin Ketua DPRD Wiyadi, dan sejumlah wakil pimpinan dan anggota DPRD diantaranya Nandang Hendrawan, Nu’man Abdi, Barlian Mansyur. 

Baca: 3 Pakar Tolak Sepeda Motor Dijadikan Moda Transportasi, Ini Alasannya

Juru bicara badan anggaran DPRD Kota Bandar Lampung Nu’man Abdi membenarkan pihaknya sudah berada di Jakarta”Kita sudah di kemendagri hari ini, dan sudah bertemu  kasubdit dana bagi hasil dan dana alokasi umum, guna membahas tindak lanjut DBH milik Kota,” kata Nu’man, Selasa 17 April 2018. 

Baca: Dianggap Tiru Pakaian Nagita Slavina, Ada Yang Menyembul di Balik Baju Bagian Dada Ayu Ting Ting

Diketahui  DBH milik Pemkot Bandar Lampung yang belum dicairkan mencapai sekitar Rp 151 miliar. Akibat DBH yang tidak kunjung dicairkan,  sejumlah kewajiban pemkot banyak yang belum terselsaikan diantaranya insentif RT, dan guru ngaji, dan dana biling. 

Pejabat sementera (Pjs) Gubernur Lampung, Didik Suprayitno berjanji  segera menindaklanjuti surat mendagri yang memerintahkannya untuk menyelsaikan tunggakan DBH milik pemkot. 

“Mendagri sudah memberikan  surat agar segera ditindak lanjuti. Saya sudah perintahkan Sekadprov   segera menyelesaikan persoalan ini,” kata Didik, kepada  media saat menghadiri acara penandatanganan bersama dengan Kejaksaan tinggi terkait penangan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, Senin  16 April 2018. (*)
 

Penulis: Romi Rinando
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved