Ini Tanggapan Syahbudin Soal Penolakan PNS dan Honorer di Dinas PU PR

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Syahbudin selaku “Kadis PU PR non aktif “ menanggapi pernyataan Plt kepala dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat Franstori yang menyatakan semua pns dan honorer menolak dirinya.

Baca: Mantan Ibu Negara AS Barbara Bush Meninggal Dunia

Menurutnya statement tersebut berlebihan serta tidak bisa dipertanggungjawabkan. “Itu tidak benar apa yang diucapkan Franstori,” katanya dalam rilis yang diterima oleh TRIBUNLAMPUNG, Rabu (18/4).

Baca: KPU Pesawaran-Pringsewu Kompak Plenokan DPT Pilgub

Menurutnya, dari data yang disampaikan disampaikan Farnstori sebanyak 629 PNS dan honorer jumlahnya salah, karena itu dirinya meminta untuk mengetahui dahulu jumlah PNS di dinas PU PR. Dirinya menerangkan jumlah PNS dan honorer total 384 orang terdiri dari 163 orang PNS dan 220 honorer.

Baca: GRAFIS: Langkah Aman Hindari Pencurian Data Facebook, Ini Caranya!

Kemudian Syahbudin mempertanyakan ketidakhadirannya yang dikatakan Alian Arsil, dimana dirinya selama 3 th 6 bulan cuma masuk 30 hari, hal tersebut dikatakannya “luar biasa”.

Apabila hal tersebut terjadi tidak akan jalan seluruh aktifitas dinas PU PR jika hany masuk kerja cuma 30 hari. “Selama kepemimpinan Saya, selaku kadis PU PR berjalan dengan normal, baik itu bidang administrasi perkantoran maupun pelaksanaan infrastruktur,” katanya.

“Tugas seorang kadis PU PR itu tidak melulu menghabiskan waktu duduk manis di kantor, disamping harus monitoring pekerjaan di desa- desa juga melakukan loby- loby ke pusat agar bantuan dana infrastruktur lebih banyak didapatkan,” tegasnya.

Sebagai contoh dirinya mengungkapkan jika selama ini dinas PU dan PR mendapatkan dana bantuan DAK sekitar Rp 6 M saja pada tahun sebelum Ia menjabat.

Untuk tahun anggaran 2018 dinas PU PR atas perjuangannya selaku kadis pu serta atas dukungan Agung Mangkunegara pada waktu 2017 mendapatkan alokasi dana bantuan DAK sebesar Rp 50 m.

Jumlah ini terbesar dibandingkan kabupaten lain. Juga syahbudin bersama sekretaris DPKAD untuk tahun 2018 ini berhasil meningkatkan Dana Insentif Daerah (DID) yang semula hanya Rp 7,5 M menjadi Rp 34, 5 M untuk tahun ini. “

Salah satu usaha kadis pu pr syahbudin meningkatkan dana infrastruktur untuk lampung utara,” ujarnya.

Lobby itu butuh waktu yang panjang, kepercayaan dan berkelanjutan. Ini salah satu menunjukan dirinya bekerja. Terlepas dari itu semua syahbudin menghimbau kepada rekan-rekan jangan lah kita terpecah pecah dan mau diadu domba hanya karena pilkada.

Dan pembayaran Honor yang dibayarkan 2018 ini pun atas upayanya dimana Sesuai SPM tgl 16 Maret 2018.

“Dan bila tidak tetganggu persoalan Roling ini maka saya akan berjuang tuk APBD P 2018,” ujarnya