Kesaksian Refly Harun dan Hamdan Zoelva dalam Kasus Dugaan Politik Uang Pilgub Lampung

Kasus dugaan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Pilgub Lampung menghadirkan saksi ahli.

Kesaksian Refly Harun dan Hamdan Zoelva dalam Kasus Dugaan Politik Uang Pilgub Lampung
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -  Kasus dugaan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Pilgub Lampung sudah diputuskan Bawaslu Lampung.

Hasilnya, majelis pemeriksa memutuskan pasangan Arinal Djunaidi-Chusnunia Halim  atau Arinal-Nunik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Majelis pemeriksa menolak tuntutan pelapor pertama dan kedua.

Ini dibacakan dalam sidang  pemeriksaan pelanggaran administrasi TSM di kantor Gakkumdu Lampung, Kamis, 19 Juli 2018.

Baca: Riza Chalid Disorot Saat Jokowi Pidato, Sosoknya Mencuat Lagi Jelang Pilpres

Sebelumnya, persidangan kasus dugaan pelanggaran administrasi politik uang secara terstruktur, sistematis, masif (TSM) dalam Pilgub Lampung 2018 di kantor Bawaslu menghadirkan saksi ahli dari terlapor.

Tiga saksi ahli tersebut adalah mantan Ketua MK yang juga pakar hukum tata negara dan konstitusi Hamdan Zoelva.

Akademisi dan pengamat hukum tata negara Refly Harun, dan Nurhidayat S, mantan ketua Bawaslu 2008-2011 yang juga anggota dan juru bicara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Ini bagaimana bukan relawan, tidak bisa dibuktikan ada perintah calon, tapi massif,” kata kuasa hukum pelapor 1, Ahmad Handoko.

“Kita jangan menduga-duga. Harus jelas, terorganisir. Di Gorontalo pernah ada kasus. Dia lapor, bersaksi atas perintah calon yang menang. Tapi, ternyata itu atas perintah calon yang kalah,” timpal Hamdan.

”Ini kejadian. Jangan sampai seperti itu. Tidak boleh seorang pun dirugikan oleh pelanggaran yang saya lakukan.

Baca: Wow, Paket Nikah Platinum di Novotel Dibanderol Rp 276 Juta

Tindakan kita tanpa sepengetahuan dia, tapi merugikan dia. Jadi harus sistemik. Harus ada perintah. Harus ada organisasinya,” jelasnya.

Halaman
123
Penulis: Beni Yulianto
Editor: Safruddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help