Fraksi Golkar Minta Pemkab Optimalisasi PAD Lamsel
Fraksi Golkar dan PKS memberikan catatan akhir pada rapat paripurna pengesahan ranperda pertanggungjawaban APBD 2017
Penulis: Dedi Sutomo | Editor: soni
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Lampung Dedi Sutomo
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN - Fraksi Golkar dan PKS memberikan catatan akhir pada rapat paripurna pengesahan ranperda pertanggungjawaban APBD 2017 dalam rapat paripurna DPRD Lampung Selatan, rabu (25/7).
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Akbar Gemilang dalam pandangan akhir fraksi menyampaikan catatan dari fraksi partai berlambang pohon beringin itu.
Fraksi Golkar menyorot optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Fraksi golkar meminta SKPD terkait untuk bisa mengoptimalisasi PAD guna menunjang kemampuan fiskal daerah.
"Seperti pada penerimaan PBB. Pemerintah melalui satker terkait perlu mendata ulang dan mengevaluasi penerapan tarif pajak yang disesuaikan dengan klasifikasi tanah dan bangunan," terang Akbar.
Baca: Damar Turunkan Dua Tim Bantu Warga Korban Penggusuran Pasar Griya Sukarame
Baca: Dikabarkan Alami Over Dosis, 5 Selebritis Dunia Ini Beri Dukung Pada Demi Lovato
Fraksi Golkar juga menyoroti dampak dari kehadiran jalan tol trans Sumatera (JTTS). Kehadiran jalan tol ini, menurut fraksi Golkar akan membawa dampak pada arus investasi dan juga pertumbuhan daerah.
"Ini perlu dicermati oleh pemerintah daerah. Kehadiran jalan tol ini tentu akan membawa dampak besar," kata Akbar.
Catatan juga diberikan oleh fraksi PKS. Dalam pandangan akhirnya yang disampaikan oleh Puji Sartono, fraksi PKS menyoroti masalah selisih antara realisasi pendapatan dan belanja dengan target. DAn juga Silpa
"Perencanaan Silpa seharunya digunakan untuk kegiatan yang tertunda. DAn pemanfaatan silpa ini juga harus dijelaskan dalam LPj," terang Puji Sartono.(dedi/tribunlampung)
