KPK-Bank Lampung Gelar Rapat Koordinasi Program Optimalisasi Penerimaan Daerah

Program Optimalisasi Penerimaan Daerah memerlukan peran Bank Daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan dana daerah.

Penulis: Ana Puspita Sari | Editor: Reny Fitriani
Ist
Direktur utama Bank Lampung, Eria Desomsoni (Kiri), bersama ketua tim supervisi KPK Bidang Pencegahan Korwil II Sumatera Adlinsyah Malik Nasution (Kanan), saat menghadiri rapat Koordinasi Program Optimalisasi Penerimaan Daerah, rabu (29/8). 

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan kunjungan ke Bank Lampung, Rabu (29/8). Bersamaan dengan kunjungan tersebut, digelar rapat koordinasi Program Optimalisasi Penerimaan Daerah yang juga dihari oleh perwakilan dari Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Lampung.

Kunjungan koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan komitmen dan rencana aksi program pemberantasan korupsi di Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Daerah dan dilaksanakan pada 11 April 2018 lalu dan dievaluasi setiap 2 bulan sekali oleh KPK.

Baca: TDM Tanjung Bintang Buka Pos Penjualan Karang Pucung

Tim KPK dipimpin Ketua Tim Supervisi Pencegahan Korwil II Sumatera KPK, Adlinsyah Malik Nasution mengatakan, Program Optimalisasi Penerimaan Daerah memerlukan peran Bank Daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan dana daerah yang nantinya wajib dikelola dengan system e-planning dan e-budgeting pada 01 Januari 2019 mendatang.

Baca: Ayo Umrah Bareng DMS Tours and Travel, Ada Diskon 1-2 Juta Loh!

"Dalam hal penerimaan pajak dan maintenance Wajib Pajak, tidak hanya pajak kendaraan bermotor (PKB), reklame, PBB, parkir, tempat hiburan, perhotelan dan pajak restoran.

Tetapi Bank Lampung dapat berkontribusi membantu pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak-pajak lainnya yang bisa dioptimalkan," jelasnya dalam rilis.

Menurutnya, sistem Aplikasi Online yang dimiliki perbankan sangat diperlukan sekaligus dipercaya dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Sebagai langkah awal, telah dilakukan pemasangan tapping box dibeberapa hotel, restoran dan tempat hiburan.

Namun KPK berharap kedepannya tapping box dapat langsung terkoneksi ke sistem Bank Lampung, hal ini agar PAD yang masuk bisa maksimal dan tidak ada kebocoran.

KPK juga menyampaikan harapannya terhadap Bank Lampung selaku Bank Pembangunan Daerah dapat berkontribusi lebih kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung untuk mendukung penyediaan tapping box yang diharapkan dapat tersedia sebanyak 400 unit.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Lampung, Eria Desomsoni mengatakan, manajemen Bank Lampung menyambut positif hal tersebut dan rencananya pengadaan unit tapping box dimaksud akan dilaksanakan secara bertahap.

Ia menambahkan, sebagai Bank daerah, Bank Lampung sangat mendukung Program Optimalisasi Penerimaan Daerah dan menanti peran (porsi) yang akan diberikan kepada Bank Lampung.

Bank Lampung sebagai penyedia layanan sangat siap membantu dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Kota/Kabupaten Se-Provinsi Lampung dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Salah satu program Bank Lampung yang saat ini akan segera launching adalah E-Samsat yang mana pembayaran Pajak Kendaraan akan semakin mudah dibayarkan oleh Wajib Pajak," jelasnya. (ana/*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved