BPJS Ketenagakerjaan Salurkan Klaim Rp 214,61 Miliar di Tahun 2018

BPJSTK) Kantor Cabang Bandar Lampung berhasil menyakurkan total dana klaim sebesar Rp215,61 miliar periode 1 Januari - 13 Desember 2018.

BPJS Ketenagakerjaan Salurkan Klaim Rp 214,61 Miliar di Tahun 2018
Tribunlampung/Ana
Kepala Cabang BPJSTK Kantor Cabang Bandar Lampung Hery Subroto 

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) Kantor Cabang Bandar Lampung berhasil menyakurkan total dana klaim sebesar Rp215,61 miliar periode 1 Januari - 13 Desember 2018.

Dana tersebut untuk jumlah kasus sebanyak 23.089 dari Kantor Cabang Bandar Lampung, KPC Kalianda, KCP Metro, dan KCP Pringsewu.

Kepala Cabang BPJSTK Kantor Cabang Bandar Lampung Hery Subroto menjelaskan, jumlah klaim di 2018 menurun dibandingkan 2017 yang mencapai Rp 242,6 miliar dengan jumlah kasus 25.880.

Sementara dari data klaim di tahun 2018 tersebut, paling banyak untuk pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) sebanyak 20.850 klaim dengan nilai Rp 191,25 milliar.

"Sedangkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 725 klaim dengan nilai Rp 15,05 miliar, Jaminan Kematian (JKM) sebanyak 253 klaim dengan nilai Rp 7,24 milliar dan Jaminan Pensiun dengan jumlah klaim 1.261 dengan nilai Rp 2,05 milliar," jelasnya, Kamis (21/12).

Indosat Ooredoo Jamin Kelancaran Berkomunikasi di Libur Natal dan Tahun Baru

Spesial Grand Opening, Potong 2 Bayar 1 di Starsbox Barbershop

Telkomsel Optimistis Layani Pelanggan Saat Natal dan Tahun Baru

Terkait dengan kepesertaan, Hery mengatakan, di Lampung masih vanyak perusahaan yang tidak terdaftar Di BPJSTK (belum mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJSTK), ada juga perusahaan yang masuk namun tidak mendaftarkan semua pekerjanya.

Dengan begitu, ada hak-hak tenaga kerja yang seharusnya dapat dinikmati tapi karena ketidakpatuhan perusahaan tenaga kerja tidak bisa menikmati haknya.

Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada perusaan yang belum mendaftarkan pekerjanya diharapkan segera mendaftar dan untuk perusahaan yang baru mendaftarkan sebagian pekerjanya untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya.

Untuk mengatasi ketidakpatuhan perusahaan BPJSTK akan menyerahkan kepada pihak Kejaksaan untuk melakukan ekalasi dan menagih tunggakan iuran. BPJSTK juga bekerjasama dengan Badan Penanaman modal dan PTSP.

"Bagi perusahaan yang sudah diedukasi dan dikunjungi namun masih tidak patuh, bisa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu, seperti tidak bisa diperpanjang pasportnya dan izin usahanya," imbuh dia. (ana)

Penulis: Ana Puspita Sari
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved