Public Service

Niat Beli Rumah SHM Tapi Masih Waswas

Saya berniat membeli rumah namun saya masih waswas status legalitas rumah tersebut,

Niat Beli Rumah SHM Tapi Masih Waswas
Tribun Lampung/Tri Yulianto
Ilustrasi - Kantor Pertanahan Tanggamus membagikan 530 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kecamatan Limau, Kamis, 24 Mei 2018. 

Niat Beli Rumah SHM Tapi Masih Waswas

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka A Solihin 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - YTH Pengamat Hukum di Bandar Lampung. Saya berniat membeli rumah namun saya masih waswas status legalitas rumah tersebut, walaupun rumah tersebut punya Sertifikat Hak Milik (SHM).

Agus Istiqlal Bagikan Sertifikat Tanah Program PTSL Pesisir Utara

Apakah untuk menghilangkan rasa was was ini saya perlu minta bantuan notaris? Dan apakah keberadaan notaris bisa membantu legalitas dalam proses jual beli rumah yang saya minati? Terima kasih atas penjelasannya

Pengirim : +6282185048xxx

Cek Keaslian Sertifikat di BPN

PROSES jual beli terhadap suatu objek saat ini, masyarakat harus berhati-hati dan harus teliti, karena tidak menutup kemungkinan ada oknum yang mencari keuntungan sendiri dengan mengorbankan orang lain, seperti beberapa kasus yang sering terjadi diantaranya adalah sertifikat bodong dan duplikasi sertifikat asli.

Karena Pemblokiran SHM Milik Sugiarta Pejabat BPN Kota Bisa Dipidana

Terkait apa yang harus dilakukan saat seseorang berkeinginan membeli sebuah rumah atau objek lainnya meskipun sudah memiliki sertifikat hak milik (SHM), maka tetap perlu mengecek keaslian SHM secara mandiri terlebih dahulu di Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dimana SHM itu diterbitkan.

Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 34 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, karena lembaga ini akan mengecek keaslian sertifikat berdasarkan peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah.

Apabila hasil pengecekan dari Kantor ATR/BPN tidak ada masalah, maka SHM itu akan dibubuhkan tanda tidak ada masalah dan jika ditemukan kejanggalan, maka Kantor ATR/BPN akan melakukan Floating yakni upaya untuk memastikan kebenaran dari data sertifikat tersebut dengan menggunakan GPS (Global Positioning System).

Apabila hasil pengecekkan menunjukkan SHM tidak asli, maka yang harus dilakukan adalah segera melakukan laporan ke kepolisian terkait pemalsuan dokumen.

Apabila laporan ini benar-benar terbukti, permasalahan ini dipastikan akan berujung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk proses pembatalan SHM yang sudah diterbitkan tersebut.

Tentunya proses jual beli tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melibatkan notaris dan konsultan hukum setiap transaksinya baik proses pengikatan perjanjian yang harus menggunakan akta otentik maupun dari sisi-sisi persoalan hukum lainnya, agar senantiasa tidak merugikan diri sendiri.

Gindha Ansori Wayka SH MH
Pengamat Hukum di Bandar Lampung

Penulis: Eka Ahmad Sholichin
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved