Pembentukan Polres di Tubabar, Mesuji, dan Pringsewu Mendesak

Tayang: Senin, 30 Mei 2011 22:17 WIB

Editor: taryono

net/ilustrasi

topi polisi

Pengamat Ekonomi Unila Ingatkan Dampak Berantai dari Kenaikan Harga Plastik

BANDAR LAMPUNG, TRIBUN - Pembentukan kepolisian resor (polres) di tiga daerah otonomi baru (DOB), yakni Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubabar), Mesuji, dan Pringsewu, dinilai mendesak. Belum terbentuknya polres, menjadikan ketiga daerah sebagai 'sarang empuk' para pelaku kejahatan menjalankan operasinya.

Tingkat kerawanan juga kian tinggi, seiring akan digelarnya pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak pada bulan September 2011 di ketiga DOB.

"Dengan berstatus DOB, kondusifitas ketiga daerah belum stabil. Masih rentan terhadap aksi kejahatan. Belum lagi saat ini telah memasuki tahapan pilkada, yang berpotensi melahirkan konflik horisontal," Kata Ketua Komisi I DPRD Lampung Ismet Roni kepada Tribun, Minggu (29/5/2011).

Adanya institusi kepolisian tingkat sektor (polsek), kata Ismet, belum mampu menjaga kondusifitas DOB secara komprehensif. Apalagi, belum seluruh kecamatan terjangkau polsek.

Personel kepolisian yang ditugaskan, juga belum dalam jumlah ideal. Dengan jumlah terbatas, terus Ismet, aparat kepolisian yang kini bertugas di DOB akan kesulitan memberi pelayanan prima.

"Antisipasi atau reaksi cepat juga tidak berjalan maksimal. Misalnya, ketika terjadi bentrokan warga di Mesuji beberapa waktu lalu. Kondisi itu juga menjadi celah bagi kriminalitas untuk melakukan aksi kejahatan," paparnya.

Itu sebabnya, politisi asal Partai Golkar ini menegaskan, ketiadaan polres di tiga DOB tidak boleh dibiarkan lebih lama. "Kalau bisa, ketiga DOB memiliki polres sebelum pilkada berlangsung. Karena bisa saja muncul hal yang tidak diinginkan ketika pilkada digelar. Atau, Polda juga harus membuat rencana alternatif yang matang untuk mengisi kekosongan polres ketika pilkada," bebernya.

Selain Tubabar, Mesuji, dan Pringsewu, Kabupaten Pesawaran yang notabene dalam tahap menuju kabupaten definitif, juga belum memiliki polres sendiri.

Besarnya potensi kerawanan DOB jelang pilkada, dibenarkan Kapolres Tulangbawang Ajun Komisaris Besar Pol Shobarmen, Ia mengatakan, pihaknya akan membantu polsek-polsek di Mesuji dan Tubabar, sejak memasuki tahap pilkada.

"Petugas yang kita turunkan akan bekerja sejak dimulainya tahapan pilkada hingga pelaksanaan pemilihan pada 28 September," tegas Shobarmen seusai rapat persiapan pembentukan centra penegakan hukum terpadu Pilkada Mesuji dan Tulangbawang Barat, pada 20 Mei.

Ia mengatakan, personelnya sengaja diturunkan lebih awal, karena kedua DOB memiliki tingkat kerawanan yang sama, dan rentan terhadap gejolak-gejolak saat pilkada. Jika tidak segera diantisipasi, dapat membuat pelaksanaan pilkada tidak kondusif. Selain itu, yang juga akan menjadi perhatian khusus yakni adanya KTP ganda dan money politic.

"Yang tak kalah penting juga mengantisipasi terjadinya eksodus penduduk saat pelaksanaan pilkada," terus Shobarmen. Eksodus penduduk perlu diantisipasi karena merupakan bentuk kecurangan yang dapat memicu konflik. Apalagi, di Mesuji terdapat hutan register 45 yang dihuni ribuan kepala keluarga. (*)

Sumber: Tribun Lampung