Kritik Emil untuk Jokowi: Tinjau Ulang Kebijakan Penghematan!

Karena Pak Jokowi asalnya kepala daerah, saya berharap hubungan informal dengan kepala daerah harus jauh lebih aktif.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDUNG - Pada 28 Januari 2015 mendatang genap 100 hari Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2014-2018. Selama seratus hari ke belakang, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memiliki penilaian terhadap kepemimpinan Jokowi.

Menurut pria yang akrab disapa Emil ini, Presiden Jokowi belum optimal dalam membangun hubungan informal dengan para kepala daerah.

"Karena Pak Jokowi asalnya kepala daerah, saya berharap hubungan informal dengan kepala daerah harus jauh lebih aktif sehingga perubahan Indonesia yang banyak muncul di daerah bisa diakselerasi. Intinya, komunikasi dengan daerah harus lebih dioptimalkan. Kalau sekarang belum terlalu optimal," kata Emil di Tegalega, Kota Bandung, Senin (26/1/2015).

Emil menambahkan, Presiden Jokowi seharusnya bisa berkaca dari kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut dia, SBY belum optimal dalam membina hubungan antar-pemerintah daerah.

"Seharusnya bisa lebih baik dibanding presiden sebelumnya yang saya nilai kurang optimal," tuturnya.

Sisi positifnya, lanjut Emil, dalam 100 hari Kepemimpinan Jokowi, pemerintah daerah diberikan pembelajaran untuk berhemat. Misalnya, pemerintah pusat mengeluarkan instruksi untuk menyediakan singkong dan makanan lokal untuk sajian serta pelarangan rapat di hotel.

"Yang dirasakan adalah penghematan," ucapnya.

Meski demikian, Emil meminta kepada Presiden Jokowi untuk meninjau ulang efektivitas program-program penghematan yang telah dibuat. Dikhawatirkan, program penghematan tersebut malah menyengsarakan PNS yang mengakibatkan motivasi untuk korupsi di pemerintah daerah semakin besar. Salah satu yang dikritik Emil adalah pemotongan uang perjalanan dinas, dari Rp 2,5 juta menjadi Rp 750.000.

"Turunnya jauh, saya juga enggak ngerti. Padahal wajar-wajar saja perjalanan dinas dengan nilai sekian. Di daerah kita ingin meningkatkan kesejahteraan PNS agar menghindari korupsi. Kalau dipotong memberatkan juga," katanya.

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved