Marwan: Cara Jokowi Persis Seperti Mengelola Perusahaan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menyesalkan keputusan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi menyesuaikan harga keekonomian minyak bumi.

Menurut Marwan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjalankan pemerintahan seperti sedang mengelola perusahaan. "Begitu harga bahan baku naik, maka harga jual otomatis ikut naik. Padahal, mengelola negara kan harus melihat semua aspek sebelum mengambil keputusan. Apalagi, BBM subsidi itu kan terkait hajat hidup orang banyak," tegas Marwan, Sabtu (28/3/2015) malam.

Pemerintah, Marwan menerangkan, seharusnya mempertimbangkan kondisi masyarakat sebelum membuat kebijakan. Sehingga, kebijakan pemerintah tidak merugikan masyarakat.

"Dengan menaikkan harga BBM subsidi, pemerintah seperti tidak memiliki sense of crysis," tutur Mantan Ketua DPRD Lampung tersebut.

Saat ini, Marwan mengatakan, kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat sedang lemah. Hal itu terjadi akibat harga kebutuhan pokok yang naik, seperti beras dan lain-lain. Sementara, pendapatan masyarakat tergerus dengan harga hasil pertanian dan perkebunan yang murah.

"Presiden Jokowi seharusnya memimpin masyarakat Indonesia dengan kemurnian hatinya. Agar, keputusan yang dibuat tidak menyengsarakan masyarakat," jelas politisi Partai Demokrat itu.

Mengacu Keputusan Menteri ESDM Nomor 2486/K/12/MEM/2015, harga premium naik Rp 500 dari Rp 6.800 menjadi Rp 7.300. Sementara di wilayah Jawa, Madura, dan Bali, harga premium menjadi Rp 7.400 dari Rp 6.900. Adapun, harga solar meningkat dari Rp 6.400 menjadi Rp 6.900.

Kenaikan harga kedua BBM subsidi tersebut mulai berlaku pada 28 Maret 2015 pukul 00.00. Khusus premium, kenaikan tersebut merupakan kenaikan kedua yang terjadi selama Maret 2015. Pada 1 Maret 2015 pukul 00.00, harga premium naik Rp 200 dari Rp 6.600 menjadi Rp 6.800.