"Ada Menantu Anggota DPRD Jadi Wakil Dirut PT Godang Tua Jaya, Ada Apa?"

Menurut Basuki, seharusnya DPRD Bekasi mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI memberi SP 1 kepada PT GTJ. Terlebih lagi, BPK telah mengaudit PT GTJ

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Presiden Asosiasi Perusahaan Minyak Lukman Ahmad Mahfud. Pemprov DKI Jakarta mendapat sebanyak 14 unit truk sampah dari Asosiasi Perusahaan Minyak, di Balaikota, Kamis (18/9/2014). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID , JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menengarai pemberian surat peringatan (SP) 1 kepada pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, PT Godang Tua Jaya (GTJ), menjadi penyebab DPRD Bekasi berencana memanggilnya.

"Pernah enggak dia nyerang kami, kalau kami enggak cabut (SP 1)? Ada apa gitu loh? Faktanya, ada DPRD (Bekasi) menantunya Wakil Direktur Utama PT Godang Tua Jaya, ada apa?" kata Basuki, di Balai Kota, Senin (2/11/2015).

Menurut Basuki, seharusnya DPRD Bekasi mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI memberi SP 1 kepada PT GTJ. Terlebih lagi, BPK telah mengaudit PT GTJ.

Hasilnya, PT GTJ melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan teknologi berdasarkan kontrak kerja sama dengan Pemprov DKI.

"Kami berdua bareng, pemerintah lho. Ya, kalau kamu anggap ini pencemaran nama baik, bawa saja ke pengadilan. Sama-sama adu dan buktikan, enggak usah main gertak-gertak di medialah. Aku juga enggak suka digertak-gertak orang gitu lho," kata Basuki.

Basuki menegaskan bakal melawan DPRD Bekasi jika permasalahan itu sudah berlanjut ke pengadilan.

Perseteruan antara Basuki dan DPRD Bekasi berkaitan dengan pelanggaran perjanjian kerja sama (PKS) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI.

Seharusnya, truk sampah milik DKI tidak boleh melewati jalan Bekasi pada siang hari ketika ingin membuang sampah ke TPST Bantargebang.

Namun, sopir truk sampah DKI berulang kali melanggar hal itu. Tidak jarang, truk sampah milik DKI pun ditangkap dan ditahan Pemerintah Kota Bekasi.

Tahun lalu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pernah turun langsung untuk menghentikan truk-truk tersebut.

Pelanggaran yang berulang ini membuat Komisi A DPRD DKI berencana memanggil Ahok untuk meminta klarifikasi serta mencari jalan keluar atas permasalahan ini.

Namun, Basuki justru marah dengan rencana pemanggilan tersebut. Basuki menyebut anggota DPRD Bekasi sombong.

Basuki juga menuding mereka menerima suap dari pengelola TPST Bantargebang, PT Godang Tua Jaya. Basuki juga pernah menuding pemanggilan yang dilakukan DPRD Bekasi bersifat politis.

Editor: Reny Fitriani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved