Revolusi Mental Dinilai Tak Berjalan di Sektor Hukum

Peneliti Hukum dan Kebijakan dari Transparency International Indonesia (TII) Reza Syahwawi menilai, revolusi mental di sektor hukum tidak berjalan.

Revolusi Mental Dinilai Tak Berjalan di Sektor Hukum
Tribunnews
Ilustrasi. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Peneliti Hukum dan Kebijakan dari Transparency International Indonesia (TII) Reza Syahwawi menilai, revolusi mental di sektor hukum tidak berjalan.

Hal itu bisa dilihat mulai dari pemilihan orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan penting, yang mengurus sektor hukum, seperti Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM. Dua jabatan sentral di bidang hukum tersebut justru diisi orang politik.

"Hak prerogatif presiden disandera partai politik. Ini jelas bertentangan dengan konsepsi revolusi mental," ujar Reza kepada Tribun, Jumat (6/11/2015).

Belum lagi, lanjut Reza, soal kriminalisasi. Di mana, Presiden Joko Widodo seperti membiarkan. Begitu juga, surat edaran Kapolri soal hate speech (ujaran kebencian), yang berpotensi mengancam kebebasan berekspresi.

"Ini jelas bukan revolusi mental," tegas Reza.

Menurut Reza, kalau mau memperbaiki wajah penegak hukum, dahulukan untuk memperbaiki proses penegakan hukum, yang berhubungan langsung ke publik.

Sebatas slogan
Hal senada pun diungkapkan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun.
Refly mengatakan, tidak banyak hal positif yang dicapai pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam satu tahun pemerintahan mereka. Revolusi mental yang sejak masa kampanye Pemilihan Presiden 2014 lalu didengungkan menjadi jargon utama, belum terlihat hasilnya.

"Revolusi mental baru kata-kata, masih sebatas jargon dan slogan," kata Refly dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (4/11/2015).

Refly mengatakan, untuk mengukur keberhasilan revolusi mental sangat mudah. Hal itu bisa dilihat dari kinerja penyelenggara negara pada kementerian atau lembaga.

"Misalnya kalau revolusi mental diterapkan ke kepolisian, harusnya sudah tidak ada lagi polisi yang menilang lalu minta duit. Revolusi mental diterapkan di lembaga lain, harusnya tidak ada lagi pungli," ujar Refly.

Dalam beberapa aspek, ia menilai, revolusi mental mengalami kemunduran.
Misalnya, Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, yang dianggapnya melakukan terobosan dengan menerapkan pembayaran online untuk payment gateway, justru dijerat kepolisian.

"Zaman sekarang, mereka yang membangun terobosan justru sekarang dikriminalisasi," kata Refly.

Menurut Refly, belum optimalnya revolusi mental tersebut sangat disayangkan. Karena, itu satu-satunya program Jokowi-JK yang unik dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Ia pun mendorong adanya reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri, yang berkinerja buruk, untuk membuat revolusi mental tidak hanya sekadar slogan.

Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved