APBD Lampura 2016 Rp 1,6 Triliun

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - DPRD Lampung Utara (Lampura) mengesahkan R-APBD tahun 2016 menjadi APBD, melalui sidang paripurna yang dihadiri oleh 45 orang jumlah total anggota DPRD setempat, Senin (16/11)

Sementara itu, APBD Lampura tahun 2016 sebesar Rp 1,6 Triliun jumlah ini lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1,4 Triliun.

Bupati Lampura Agung Ilmu Mangkunegara mengatakan, setelah mendengarkan laporan hasil kerja badan anggaran dan persetujuan rapat paripurna DPRD Lampura terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016. "Hari ini APBD tahun anggaran 2016 disahkan oleh anggota dewan, dan kita apresiasi ,”ujar Bupati.

Rincian dalam APBD, terusnya untuk pendapatan daerah sebesar Rp 1.652.549.132.090, yang terdiri dari Pendapatan Asli daerah sebesar Rp 73.194.718.224; pendapatan lain-lain Rp 420.127.540.308; dan dana perimbangan sebesar Rp 1.159.226.873.558.

Sedangkan, untuk belanja diproyeksikan sebesar Rp 1.688.299.132.090, dengan rincian belanja tidak langsung sebanyak Rp 1.024.838.458.489; dan belanja langsung sebesar Rp 663.460.673.601. Hal ini berarti, mengalami defisit sebesar Rp 35.750.000.000.

Persetujuan ini kata Bupati, lebih cepat dari batas waktu yang di amanat kan dalam peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016, yaitu paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan, atau jatuh pada tanggal 30 november 2015.

Hal terangnya dalah bukti bahwa dengan semangat gotong royong, saling bahu membahu antara eksekutif dan legislatif yang dilandasi prinsip kemitraan dan kekeluargaan. “Kita mampu berprestasi, menciptakan terobosan dan berkarya lebih optimal dalam membangun Kabupaten Lampung Utara yang kita cintai ini,”ujarnya lagi seraya berharap, dengan awal yang baik seperti ini, kita dapat mempercepat proses pembangunan sekaligus memperkuat pondasi pembangunan agar lebih berkualitas.

Untuk itu, seluruh masukan, saran dan rekomendasi yang disampaikan oleh badan anggaran DPRD Lampura terkait program dan kegiatan pemerintah daerah, akan menjadi perhatian bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten lampung utara, sehingga benar-benar terarah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan tersebut saya minta agar dapat menyelenggarakan pengelolaan anggaran dengan sebaik-baiknya, serta selalu berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas," ujarnya.‎ (ang)