Anggota DPR Catut Nama Presiden
Luhut: Tak ada Restu dari Presiden Saat Menteri ESDM Laporkan Novanto
"Tidak ada restu dari Presiden," kata Luhut
lihat foto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa tidak ada restu dari Presiden Joko Widodo saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto kepada Mahkamah Kehormatan Dewan.
Sudirman melaporkan kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pertemuan dengan petinggi Freeport terkait renegosiasi perpanjangan kontrak karya.
"Tidak ada restu dari Presiden," kata Luhut di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (19/11/2015).
Luhut enggan berkomentar banyak soal langkah Sudirman itu. Ia meminta wartawan untuk bertanya kepada Sudirman mengapa mengadu ke MKD.
Luhut menegaskan, bahwa Presiden Jokowi konsisten tidak akan membahas renegosiasi perpanjangan kontrak karya dengan Freeport sampai 2019.
Pasalnya, renegosiasi itu baru dapat dibahas dua tahun sebelum masa kontraknya habis pada 2021.
Dalam banyak kesempatan, kata Luhut, Presiden Jokowi tegas meminta Freeport untuk memenuhi empat syarat untuk perpanjangan kontrak.
Keempat syarat itu adalah perbaruan royalti, divestasi, pembangunan Papua, dan pembangunan smelter.
Ia juga menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menempuh jalur hukum dalam kasus pencatutan nama ini. Pemerintah saat ini ingin fokus memperbaiki kondisi perekonomian nasional.
"Tidak ada waktu, kami ingin fokus dalam penanganan ekonomi," ujarnya.
Sudirman Said sebelumnya melaporkan Setya Novanto ke MKD atas dugaan meminta saham dari PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam laporannya ke MKD, Sudirman menyebut Novanto bersama seorang pengusaha menemui bos PT Freeport sebanyak tiga kali.
Pada pertemuan ketiga, menurut Sudirman, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.
Sudirman mengaku mendapat informasi itu dari pimpinan Freeport.
Meski mengakui beberapa kali bertemu petinggi Freeport, Novanto membantah tuduhan dirinya mencatut nama Presiden dan Wapres. Ia mengatakan, Presiden dan Wapres adalah simbol negara yang harus dihormati dan dilindungi.
