Surat Menteri ESDM ke Bigboss Freeport Berpotensi Menyandera Jokowi-Jk

surat Menteri ESDM Sudirman Said ke Chairman Freeport McMoran, James Robert Mofett, berpotensi menyandera pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Editor: soni
zoom-inlihat foto Surat Menteri ESDM ke Bigboss Freeport Berpotensi Menyandera Jokowi-Jk
Estu Suryowati/KOMPAS.com
Surat dari Menteri ESDM Sudirman Said kepada Chairman of the Board Freeport McMoRan James R. Moffet tertanggal 7 Oktober 2015 yang diinterpretasikan sejumlah pihak sebagai lampu hijau dari pemerintah Indonesia untuk PT Freeport Indonesia melanjutkan operasi paska 2021.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika menyebut, surat Menteri ESDM Sudirman Said ke Chairman Freeport McMoran, James Robert Mofett, berpotensi menyandera pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Menurut saya setelah dibaca isi surat itu, jelas pemerintah kita akan ikut tersandera," ujar Kardaya dalam acara diskusi di bilangan Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (5/12/2015).

Kekhawatiran itu, lanjut Kardaya, didasarkan pada isi surat yang seolah-olah memastikan pemerintah Indonesia akan memperpanjang kontrak karya dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu di tanah Papua.

"Padahal dalam peraturan, pengajuannya baru bisa dilakukan pada 2019," ujar Kardaya.

Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, Mineral dan Batu Bara.

Oleh sebab itu, Kardaya meminta Sudirman untuk mencabut surat tersebut.

Kardaya juga meminta Sudirman untuk tidak mendahului keputusan Presiden Joko Widodo tentang jadi atau tidaknya perpanjangan kontrak karya tersebut.

"Lebih baik dicabut supaya tidak berdampak pada polemik. Kami, Komisi VII DPR meminta itu agar tidak ada interpretasi lain karena surat itu bahasanya pasti diperpanjang," ujar Kardaya.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved