Prahara Partai Golkar

Agung Minta Tak Ada Musda Golkar di Daerah Sampai Munaslub

Agung Laksono meminta agar jangan ada lagi gelaran musyawarah daerah (musda), sebelum digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai

Tribunnews
Wapres Jusuf Kalla (tengah) selaku Ketua Tim Transisi Partai Golkar bersama dua petinggi Partai Golkar Agung Laksono dan Aburizal Bakrie menggelar jumpa pers seusai melakukan pertemuan tertutup di Rumah Dinas Wapres, Jakarta Pusat, Rabu (3/2/2016). Pertemuan itu untuk membahas rencana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) guna menindaklanjuti SK MenkumHAM yang memperpanjang SK Munas Riau dengan komposisi kepengurusan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum dan Agung Laksono sebagai wakil. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Ketua umum Partai Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono meminta agar jangan ada lagi gelaran musyawarah daerah (musda), sebelum digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Hal itu dikemukakan Agung karena dirinya mendengar, telah dilakukan sejumlah Musda Partai Golkar di sejumlah daerah. Pun, ada musda yang akan digelar hingga sebelum munaslub digelar.

Menurut Agung, konsolidasi partai harus dimulai dari pusat baru turun ke daerah.

"Masalah kami awalnya dari pusat, nasional. Maka konsolidasi baiknya dari atas. Dari pusat digelar munas. Selesai munas baru musda," ujar Agung dalam rapat konsolidasi Golkar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (4/2/2016).

"Izinkan saya melalui forum ini, setop musda-musda itu. Kita fokus saja agar munas ini bisa terselenggara dengan sebaik-baiknya. Lalu setelah itu, kita gelar musyawarah daerah," tambahnya.

Dalam rapat konsolidasi pertama tersebut, Agung juga meminta agar tidak ada lagi aksi pemecatan kader di tubuh partai berlambang beringin, hingga munaslub digelar.

Bahkan, Agung meminta rehabilitasi kader-kader yang dipecat, selama konflik dualisme kepengurusan.

"Bahkan yang sudah telanjur dipecat, kembalikanlah pada posisi semula," demikian permintaan Agung.

Hal itu, menurut Agung, penting dilakukan sebagai langkah rekonsiliasi di tubuh partai, yang selama lebih setahun ini bersiteru.

Sebelumnya, Partai Golkar disarankan melakukan rehabilitasi terlebih dulu terhadap para kader, yang sempat dipecat Aburizal Bakrie. Langkah itu sebaiknya dilakukan dalam rapat perdana DPP Golkar hasil kepengurusan Riau, Kamis (4/2/2016) sore.

Tercatat, ada 17 kader yang dipecat saat pelaksanaan Munas Bali berlangsung.

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved