Terkait Panama Papers, Nama Menteri BUMN Rini Soemarno Muncul di Laman ICIJ

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Ada banyak nama pengusaha Indonesia terkait kasus kebocoran data klien firma hukum Mossack Fonseca, yang disebut "Panama Papers", yang bisa jadi skandal keuangan terbesar saat ini.

Data Mossack yang bocor berisi informasi soal Mossack dan klien-kliennya, sejak 1977 sampai awal 2015. Keberadaan data itu memungkinkan publik mengintip bagaimana dunia offshore bekerja, dan bagaimana fulus gelap mengalir di dalam jagat finansial global.

Dalam dokumen "Panama Papers", ada sekitar 800 nama pebisnis dan politikus Indonesia, yang masuk dalam daftar klien Mossack Fonseca, yang berbasis di Panama.

Pengungkapan dokumen tersebut dilakukan The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) - menelisik 11,5 juta data di dokumen itu.

Nah, sebelum data "Panama Papers" itu bocor, ICIJ sebelumnya sudah menerbitkan sebagian bocorannya melalui "Offshore Leaks", yang berupa data perusahaan offshore para orang kaya di berbagai negara.

Data "Offshore Leaks" terbit pada April 2013 lalu. Data itu berdasarkan data dari dokumen British Virgin Islands dan dari Singapura. Beberapa nasabah Mossack Fonseca menyurati firma tersebut untuk meyakinkan aset offshore mereka aman.

Dari data itu, tercatat ada 2.961 nama pesohor dan pengusaha Indonesia yang masuk dalam daftar pemilik perusahaan offshore, yang kemudian diolah lagi menjadi lebih komprehensif dalam "Panama Papers".

Berdasarkan tautan https://offshoreleaks.icij.org ada nama Menteri BUMN Indonesia, Rini Soemarno yang tercantum memiliki saham di perusahaan offshore One World Limited Investment dan First Union Consultant Limited.

Alamat yang tercantum, yakni di Taman Patra VIII No.8 Rt 005/04, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Rini mencatatkan nama sebelum menikah, yakni Rini Mariani Soewandi.

Sayangnya, Menteri Rini bakalan susah dikonfirmasi terkait kegiatannya selama sepekan di Eropa. Rini sudah bertolak ke Eropa sejak Senin (4/4/2016) lalu.

Di sana, Rini bakal mengunjungi beberapa negara, di antaranya London, Inggris untuk menjajaki kerja sama.

Lebih Lengkap

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengakui, beberapa nama orang Indonesia yang ada dalam daftar "Panama Papers", cocok dengan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

"Ya, ada (yang cocok). Tapi, kan saya belum bisa menyebutkan," ucap Ken kepada wartawan, di Kantor DJP, Rabu malam (6/4/2016).

Ken mengungkapkan, sebelum data "Panama Papers" bocor ke publik, pihaknya telah terlebih dahulu memiliki data nama-nama orang Indonesia, yang memiliki aset di luar negeri, dan kemungkinan melakukan penghindaran pajak di negeri surga bebas pajak (tax haven).