Romy Nyanyi "Naik Kereta Api", Jokowi Tersenyum dan Irman Gusman Tertawa Nunjuk-nunjuk

Tak mau ketinggalan, kader dan peserta PPP pun langsung tertawa.

Tribun Timur/muhammad abdiwan
Ketum PPP versi muktamar Surabaya Romahurmuziy membuka kegiatan jalan sehat sebagai rangkaian acara peringatan Harlah PPP ke-42 di Pantai Losari, Makassar Minggu (1/3). Dalam acara jalan sehat itu, panitia menyediakan hadiah utama berupa paket umroh gratis dan uang ratusan juta rupiah. Para peserta nampak sangat bersemangat berjalan dari garis start menuju finish. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, MAKASSAR - Sekretaris Jenderal DPP PPP, Muhammad Romahurmuziy, menyanyikan lagu anak, "Naik Kereta Api" di depan Presiden Joko Widodo.

"Naik kereta api tut, tut tut, siapa hendak turut ke Bandung Surabaya, dan sempat turun di Jakarta," ujar Romahurmuziy yang menyanyi di saat pembukaan Muktamar ke-VIII PPP di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (8/4/2016).

Presiden Jokowi tersenyum ketika Romy bernyanyi, Ketua DPD RI Irman Gusman tertawa dan menunjuk-nunjuk mantan Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Surabaya itu.

Tak mau ketinggalan, kader dan peserta PPP pun langsung tertawa.
Pria yang akrab disapa Romy mengungkapkan alasan mengambil Asrama Haji Pondok Gede sebagai lokasi Muktamar VIII PPP.

"Empat puluh tiga tahun lalu, PPP lahir atas berkahnya lambang Kabah. Satu-satunya yang punya lambang Kakbah hanya asrama haji," kader PPP yang lain pun ikut tertawa.

Ia menyampaikan di tengah gempita karena perpecahan internal pengurus, partai berlambang Kakbah masih mampu menunjukkan kesederhanaan.

"Kita mencontohkan kesederhanaan. Banyak di antara kita sifat despotik," sambung pria jebolan Institut Teknologi Bandung itu.

Romy menyadari jalan menuju islah berliku-liku samai harus melewati 106 kali event, dimulai dari awal bibit-bibit tajam, pertemuan informal, jumpa pers dan mediasi.

"Dan tibalah kita di jalan islah," ungkap dia.

Ia berharap perpecahan di internal PPP ini menjadi pelajaran sehingga panitia akan membuat buku terkait dinamika PPP.

"Sebenarnya kita tak patut meminta bantuan, namun administrasi negara jugalah yang menentukan, khususnya Kementerian Hukum dan HAM," beber dia.

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved