Kades Jangan Takut Soal APBDes, Ada yang Ingin Memeras Lapor Polisi

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Ketua DPRD Lampung Utara (Lampura) Rachmat Hartono mengimbau para kepala desa (kades) tidak resah soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Beberapa hari terakhir, beredar rumor ada oknum wartawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) memegang APBDes, yang diduga akan digunakan untuk memeras kades.

Rachmat menjelaskan, draf APBDes bukan sesuatu yang harus dirahasiakan. Masyarakat, kata dia, boleh mengetahuinya. "Kades tidak perlu khawatir jika isi APBDes itu benar, apa adanya. Kalau ada oknum yang menjadikan APBDes sebagai bahan untuk memeras, sementara kades merasa benar, laporkan saja ke polisi," ujarnya di ruang kerjanya, Kamis (18/8).

Di sisi lain, Rachmat mengingatkan para kades agar menjaga transparansi keuangan desa. Apalagi, sambung dia, perumusan APBDes juga merupakan hasil musyawarah tingkat desa. "Masyarakat seharusnya mudah mengakses rincian APBDes. Misalnya, melalui papan pengumuman di balai desa," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Lampura Wahab memastikan, pihaknya telah menyampaikan kepada aparatur desa hingga kecamatan bahwa dokumen APBDes bukan rahasia. "Karena prinsip pengelolaan dana desa adalah transparansi, maka bukan rahasia," ujarnya.

Kades Wonomarto, Waskito Yusika, mengaku didatangi beberapa orang yang mengaku berasal dari media massa dan LSM. Mereka, ungkap Waskito, membawa fotokopian alokasi dana desa dan APBDes dengan tujuan meminta sejumlah uang kepadanya.

"Tapi, tidak saya beri. Saya mempersilakan mereka memublikasikan jika memang ada temuan (penyimpangan) di desa saya," kata Waskito diamini kades lainnya. (ang)