Bukit Batu Hambat Proyek Tol di Lampung, Tiga Menteri Pastikan Jalan Belum Siap Dipakai Mudik

NATAR, TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah memastikan Jalan Tol Trans Sumatera di Lampung belum bisa digunakan sebagai jalur utama mudik. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya kendala, baik kondisi di lapangan maupun permasalahan pembebasan lahan yang berujung pekerjaan konstruksi terhambat.

Penelusuran Tribun, selain persoalan pembebasan lahan, ada beberapa hambatan pekerjaan konstruksi Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Lampung.

Di wilayah Bakauheni, Lampung Selatan, tepatnya di Dusun Bunut, terdapat bukit batu yang masih menutup jalur jalan. Untuk membuat jalan tembus di ruas tersebut, PT Perusahaan Pembangunan yang mengerjakan jalan tol wilayah Bakauheni-Sidmulyo, akan melakukan peledakan (blasting).

Kendala lainnya adalah saluran irigasi selebar 4 meter di Dusun Pancur, Pesawaran. Hingga Kamis (1/6) kemarin, jembatan belum selesai dikerjakan. Jembatan ini yang akan menjadi penghubung ke arah Lampung Tengah.

General Affair PT Pembangunan Perumahan (PP), Yus Yusuf, mengatakan tetap akan menyiapkan jalur JTTS mulai Bakauheni hingga dekat kantor Karantina Pertanian di Desa Hatta, Lamsel.

Menurut dia, saat ini pihaknya masih menggarap flyover menuju tollgate Pelabuhan Bakauheni. "Flyover menuju ke tollgate sudah bisa digunakan saat mudik Lebaran nanti," kata Yus, Kamis (1/6) kemarin.

Ia mengakui ada kendala lapangan dalam pembukaan jalan di Dusun Bunut, Desa Bakauheni. Di tempat itu terdapat bukit batu. Untuk menembus bukit batu tersebut, Yus mengatakan akan melakukan blasting (peledakan).

"Kita akan maksimalkan upaya blasting (peledakan) bukit batu supaya bisa dibuatkan jalur jalan tembus untuk dilalui kendaraan. Karena JTTS ruas Bakauheni -Hatta tetap akan disiapkan sebagai jalur emergency (darurat) untuk mudik," ujarnya.

Yus menungkapkan, PP mengerjakan 38 kilometer JTTS dari Bakauheni hingga Sidomulyo, Lamsel. Sejauh ini jalur jalan yang sudah dibuka mencapai 22 kilometer.

"Ada beberapa titik yang masih terkendala. Seperti di Dusun PKS, Desa Penengahan, yang dalam proses sengketa lahan antara warga dan pemerintah," ungkapnya.

Tiga Menteri Rakor

Sementara itu, tiga menteri Kabinet Kerja menggelar rapat koordinasi di Lampung untuk memantau progres jalan tol menjelang musim mudik, sekaligus membahas kendala dalam pembebasan lahan.

Ketiganya adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofjan Djalil

Dalam kesempatan tersebut, ketiga menteri melakukan pantauan jalan tol ruas Bakauheni - Terbanggi Besar menggunakan helikopter.

Usai pemantauan, ketiganya memastikan tol Lampung belum bisa digunakan sebagai jalur utama mudik. Sebab, berdasarkan pantauan udara, masih banyak spot jalan tol yang belum tersambung.

"Untuk arus mudik ini (Lebaran 2017), kami lihat memang belum semua jalur bersih. Masih ada titik-titik yang belum selesai. Sehingga konstruksi tidak bisa dikerjakan secara penuh," kata Rini seusai rapat koordinasi di ruang VVIP Bandara Radin Inten II, Kamis.

Sofjan Djalil mengatakan, tersendatnya proses pembebasan lahan karena banyaknya permasalahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Mulai dari Bakauheni sampai Kayu Agung. Beberapa kendala yang masih ada dan belum bisa terbebaskan kuncinya adalah kami akan konsinyasi. Lainnya sudah dalam timeline yang jelas," jelas Sofjan.

Rini menambahkan, batas waktu pembayaran uang ganti rugi (UGR) paling lambat hingga 15 Juli 2017.

"Kami berharap masyarakat setuju, karena pemerintah ingin melakukan pembayaran sebanyak dan secepat mungkin selama bulan puasa ini, agar dananya bisa dimanfaatkan masyarakat," papar Rini.

Menurut Rini, pemerintah tetap menjadwalkan pengoperasian JTTS ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, pada Agustus 2018. Ia pun meminta kepada tim pembebasan lahan segera menyampaikan surat perintah pembayaran (SPP) kepada PT Hutama Karya, kontraktor yang ditunjuk pemerintah membangun JTTS.

Dalam rapat koordinasi tersebut terungkap permasalahan pembebasan tanah adalah seputar keberatan nilai ganti rugi, tumpang tindih kepemilikan, dan kepemilikan tidak jelas.

Untuk menyelesaikan persoalan itu, disepakati bahwa semua perkara diselesaikan secara perdata khusus di pengadilan negeri. "Kami sepakat semua diselesaikan di pengadilan," kata Sofjan.

"Namun perkara tidak boleh mengganggu proses pembangunan, karena Agustus 2018 jalan tol ini harus beroperasi," imbuh Rini.

Rini menambahkan, untuk ruas Bakauheni-Kota Baru, saat ini terdapat 112 SPP dengan total dana Rp 31,1 miliar yang siap dibayarkan. Rini meminta agar PT HK segera membayar pelunasan SPP tersebut mulai Senin (3/6). Progres pembebasan lahan di ruas itu mencapai 74,7 persen.

"Kalau dana Hutama Karya kurang, silakan ajukan ke pemerintah. Jangan sampai pekerjaan tersandera karena masalah penggantian," ucap Rini.

Pembangunan JTTS di Provinsi Lampung sepanjang 253,123 km, meliputi dua ruas yakni Bakauheni-Terbanggi Besar 140,938 km dan Terbanggi Besar-Pematang Panggang 112,185 km.

Hingga April 2017, tanah yang dibayar mencapai 8.292 bidang dari 10.584 bidang senilai Rp 3,49 triliun dari total estimasi ganti rugi Rp 4,46 triliun.

Hutan Lindung

Di tempat yang sama, Sekretaris Provinsi Lampung Sutono menyatakan siap membantu penyelesaian ganti rugi sesuai target pemerintah. Menurut Sutono, masalah yang cukup berat karena JTTS melewati sejumlah lahan hutan lindung seperti Register 40 dan Register 35 sepanjang 13 km.

"Di lahan tersebut ada bangunan dan tanam tumbuh. Mestinya yang diganti cukup tanam tumbuh, tapi warga meminta ganti rugi tanah karena menduduki lahan tersebut puluhan tahun," ujar Sutono.

Sementara itu, pantauan Tribun di ruas Lematang-Kota Baru sepanjang 5,6 km, kondisi jalan sudah siap untuk digunakan. Rambu-rambu, lampu jalan, dan pagar pembatas sudah selesai dipasang. Hanya tinggal gerbang tol yang hingga saat ini masih dikerjakan.

Sementara ruas jalan tol wilayah Tegineneng, Pesawaran menuju Kabupaten Lampung Tengah masih dalam tahap pembangunan.

Di Desa Pancur, Pesawaran, hany beberapa meter jalan saja (arah Natar), yang tampak terlihat telah selesai rigid. Sementara menuju Lampung Tengah, satu kilometer lebih ruas jalan tol telah selesai dirigid.

Pondasi jembatan yang melintang di atas saluran irigasi masih belum rampung. Jembatan ini yang akan menjadi penghubung ke arah Lampung Tengah. Karena di bawahnya berada jalan provinsi penghubung Metro-Lampung Tengah-Tegineneng atau sebaliknya.

Sementara pembangunan di wilayah Jati Agung, masih belum terlihat adanya pondasi-pondasi jalan. Baru sebatas pemerataan rumah-rumah penduduk yang telah selesai proses land clearing.

Pembangunan tol wilayah Jati Agung sendiri, terlihat menuju ke arah Natar hingga tembus ke Branti dan Tegineneng. Namun, baru di wilayah Tegineneng saja yang telah terlihat pondasi jalan.(val/ded/dra)