Gubernur Ganti, Pemprov Jakarta Tetap Gunakan Sistem E-budgeting

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, sistem penganggaran yang digunakan selama ini di pemerintahan Ahok-Djarot, tetap digunakan.

Sistem e-budgeting tetap digunakan dalam pembahasan APBD DKI Jakarta 2018 nanti.

"Semua sistem yang telah terbangun yakni e-musrenbang, e-budgeting tetap digunakan," ujar Tuty kepada Kompas.com, Minggu (11/6/2017).

Tuty mengatakan, hal itu sudah disampaikan kepada tim sinkronisasi sejak pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018.

Kata Tuty, tim sinkronisasi menerima sistem itu.

"Tidak ada masalah apapun dengan sistem yang digunakan," ujar Tuty.

Adapun, penyusunan RPKP DKI 2018 sudah dilakukan mulai awal Januari 2017 melalui proses rembuk rukun warga.

BACA JUGA: Mobil Warna Putih Paling Banyak Dibeli di Lampung, Faktor Keamanan Jadi Pertimbangan

Usulan kegiatan dari hasil rembuk rukun warga diinput ke dalam sistem e-musrenbang.

Setelah itu, hasil sinkronisasi isi e-musrenbang itu dimasukan ke dalam sistem e-budgeting pada akhir April 2017.

Sebelumnya, Sekda DKI Jakarta Saefullah mengatakan, ia juga menjelaskan soal ketatnya sistem e-budgeting kepada tim sinkronisasi Anies-Sandi. 

Dengan ketatnya sistem e-budgeting, kata Saefullah, oknum tidak mungkin bisa memasukan anggaran siluman.

Saefullah mengatakan, sistem tersebut menjamin semua program yang masuk ke dalam APBD untuk kepentingan masyarakat Jakarta.

"Sehingga intervensi personal, intervensi kepentingan kelompok itu sudah tidak mungkin lagi kita akomodasi. (Tidak diakomodasi) kalau kepentingan itu tendensius untuk kepentingan pribadi atau kelompok," ujar Saefullah.

(Jessi Carina)