PHK Massal Terjadi, 4.000 PNS Dipecat Imbas Anggaran Tak Disetujui

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, AS - Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK secara massal terjadi di Amerika Serikat (AS) dan menyasar ribuan Pegawai Negeri Sipil alias PNS.

Setidaknya, tercatat ada 4.000 PNS yang terkena PHK buntut dari deadlock terkait pengesahan anggaran.

PHK adalah singkatan dari Pemutusan Hubungan Kerja, yaitu berakhirnya hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja (perusahaan) karena suatu alasan tertentu yang menyebabkan pekerja tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut.

Dikutip Tribunlampung.co.id dari TribunJateng.com yang melansir Kompas.com, ribuan PNS tersebut mulai menerima surat PHK pada hari ke-10 penutupan pemerintah, atau pada Sabtu (11/10/2025).

Menurut pengajuan pengadilan, lebih dari 4.000 pegawai di tujuh lembaga federal telah menerima surat Reduction in Force (RIF) atau pemberitahuan pengurangan pegawai.

PHK ini terjadi setelah Gedung Putih mengancam memberhentikan pegawai karena Partai Demokrat menolak menyetujui penambahan anggaran.

Hal itu disebabkan, pemerintah AS membutuhkan persetujuan Kongres untuk mengesahkan anggaran, dengan Partai Republik ingin anggaran disetujui tanpa memperluas subsidi asuransi kesehatan.

Sementara itu, Demokrat bersikeras menolak hingga subsidi kesehatan diperpanjang.

Kebuntuan ini memicu penutupan pemerintah dan berdampak pada PHK sejumlah pegawai federal.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Oval bahwa PHK tersebut merupakan akibat dari Demokrat.  

“Mereka yang memulai ini. PHK ini berorientasi pada Demokrat,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Oval.

Trump berulang kali mengancam akan mem-PHK pegawai federal selama kebuntuan ini, yang sudah memasuki hari ke-10, dan menargetkan bagian pemerintahan yang menjadi favorit Demokrat.

Tak hanya itu, Trump juga memerintahkan pembekuan setidaknya 28 miliar dolar AS dana infrastruktur untuk New York, California, dan Illinois, yang menjadi basis pemilih Demokrat dan pengkritik pemerintahannya.

Dilansir ABC, Sabtu (11/10/2025), berikut perkiraan jumlah pegawai yang terdampak di masing-masing lembaga pemerintahan AS.

Departemen Perdagangan: sekitar 315 orang