PHK Massal Terjadi, 4.000 PNS Dipecat Imbas Anggaran Tak Disetujui

Departemen Pendidikan: sekitar 466 orang

Departemen Energi: sekitar 187 orang

Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan: sekitar 1.100–1.200 orang

Departemen Perumahan dan Pembangunan Kota: sekitar 442 orang

Departemen Homeland Security: sekitar 176 orang

Departemen Keuangan: sekitar 1.446 orang.

Dilansir Reuters, Sabtu (11/10/2025), Senator Susan Collins, Ketua Komite Anggaran Senat dari Partai Republik, mengecam keputusan PHK.

Ia menilai langkah ini merugikan pegawai federal yang tetap bekerja tanpa gaji atau diliburkan sementara.

“PHK sewenang-wenang akan membuat pegawai tidak cukup untuk menjalankan tugas lembaga dan program penting, serta merugikan keluarga di seluruh negeri,” ujarnya.

Serikat American Federation of Government Employees (AFGE), yang mewakili lebih dari 800.000 pegawai federal, juga mengecam PHK massal ini.

Presiden AFGE, Everett Kelley, menyebut hal itu memalukan dan ilegal dan mengatakan pegawai federal sering dijadikan 'bidak politik.'

AFGE menuntut Kongres segera mengakhiri penutupan pemerintah dan bahkan telah menggugat Office of Management and Budget terkait PHK massal.

Sementara itu, Partai Demokrat menegaskan mereka tidak akan menyerah pada tekanan Trump.

“Selama Partai Republik tidak serius, mereka yang bertanggung jawab. Setiap pekerjaan hilang, setiap keluarga terdampak, setiap layanan terpangkas adalah akibat keputusan mereka,"  kata Pemimpin Demokrat Senat, Chuck Schumer.

Pemerintah menolak gugatan serikat pekerja dengan alasan mereka tidak memiliki hak hukum untuk menggugat keputusan pegawai federal.

Hakim federal dijadwalkan mendengar kasus ini pada 15 Oktober. Beberapa senator Partai Republik, termasuk Susan Collins, menegaskan bahwa pegawai federal tetap penting meski bekerja tanpa gaji atau diliburkan sementara.

Berita selanjutnya Ternyata, Dina Tak Pernah Minta Dicarikan Orang Pintar, Heryanto Rencanakan Pembunuhan?