Kisruh Flyover MBK, "Ini Tahun Politik Suhunya Memanas Tapi Sinergi Pembangunan Harus Berjalan"

Laporan Reporter Tribun Lampung Noval Andriansyah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kisruh antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait pembangunan jalan layang atau flyover Jalan Teuku Umar-Jalan ZA Pagar Alam (depan Mal Boemi Kedaton) mendapat tanggapan dari pimpinan DPRD Lampung.

Bahkan, dalam waktu dekat, unsur pimpinan DPRD Lampung akan memanggil para pihak terkait, seperti Pemprov Lampung, Pemkot Bandar Lampung dan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) V Palembang, untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Lampung Pattimura. Menurut Pattimura, DPRD Lampung berkewajiban untuk menjaga pembangunan di Bumi Ruwa Jurai berjalan sesuai jalurnya. Inti dari permasalahan yang ada, kata Pattimura, adalah terkait izin pembangunan.

"Dalam waktu dekat, kami akan panggil, ketiga pihak terkait, untuk minta kejelasan akan fakta yang ada. Komisi IV yang membidangi infrastruktur akan kami minta untuk memediasi masalah pembangunan. Jangan sampai pembangunan di provinsi yang kita cintai ini terhambat karena ada kepentingan-kepentingan," kata Pattimura, saat menggelar konfensi pers di ruang kerjanya, Rabu (14/6/2017).

Legislator asal Partai Gerindra Lampung tersebut menegaskan, pembangunan flyover MBK, diperlukan dan diinginkan masyarakat Bandar Lampung dan sekitarnya.

Pemprov Lampung dan Pemkot Bandar Lampung, kata Pattimura, sudah lama berkonflik, tidak hanya dalam kasus pembangunan flyover. Sebut saja, kasus rekayasa lalu lintas jalan nasional di Tugu Juang. Kemudian, pengelolaan SMK 9, pengelolaan stadion pahoman. Termasuk pengesahan APBD 2017, Kota Bandar Lampung yang dipangkas oleh Pemprov sebesar Rp 200 miliar.

"Permasalahan ini harus lekas diputus, jangan dibiarkan berakar rumput. Harus ada sinergi antara seluruh stakeholder dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," katanya.

Pattimura menegaskan, dalam agenda reses kunker anggaran DPRD Lampung yang akan dilaksanakan mulai pekan depan, permasalahan pembangunan flyover MBK akan jadi perhatian legislatif dapil Bandar Lampung. Setelahnya, dalam jangka waktu satu atau dua hari, akan akan ada koordinasi antar pimpinan DPRD sebagai tindak lanjutnya.

"Pembangunan daerah pada prinsipnya adalah satu kesatuan. Perlu ada sinergis antara pemerintah daerah. Ke depan DPRD akan merangkum setiap argumen setiap pihak. Kami juga mengimbau agar semua pihak harus mengesampingkan ego personal dan golongan, dan mengedepankan kepentingan pembangunan," ucap Pattimura.

"Jangan sampai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak tercapai. Memang tahun ini tahun politik, sehingga suhunya memanas, tapi sinergi pembangunan harus tetap berjalan," tambah Pattimura.