Juniardi Minta Institusi Penegak Hukum Bangun Sistem Transparansi Informasi

Laporan Wartawan Tribun Lampung : Romi Rinando

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG  - Mantan Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Juniardi mengingatkan para pejabat publik, terutama dibidang penegakan hukum, harus lebih cepat respon terhadap kabar yang berkembang di masyarakat, termasuk informasi pengakan hukum, dan melakukan transparan dalam proses sektor penegakan hukum.

“Cepat tanggap atau respon terhadap isu yang berkembang di masyarakat lamban, dan transparansi penegakan hukum yang masih lemah. Sementara arus informasi cepat tersebat melalui medsos dengan kecanggihan era digital saat ini,” kata Juniardi, melalui rilis kepada Tribun, Senin (10/7/2017).

Hal ini harus juga menjadi perhatian pemerintah karena transparansi dan akuntabilitas merupakan komponen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, pemerintahan yang baik akutabel dan transparan.

Menurut Juniardi, sejak dua tahun lalu, misalnya skor Corruption Perception Index (CPI) 2015 terkait korupsi mengalami penurunan khususnya pada institusi kepolisian, pengadilan, badan legistatif, dan badan eksekutif. Secara tidak langsung.

Hal ini sambung dia, menunjukkan bentuk pesimisme publik terhadap penegak hukum akibat proses penegakan hukum yang lemah, banyaknya indikasi tindak pidana korupsi yang tidak diproses, hingga tersangka korupsi yang dibebaskan.

"Mekanisme sistem transparansi dan akuntabilitas harus dibangun, khususnya di institusi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan," kata Ketua Forum Wartawan Online Lampung ini.

Alumni Pasca Sarjana Unila mengatakan, kepolisian belum transparan karena tak membuka sejumlah informasi yang seharusnya diketahui publik. Informasi tersebut misalnya mengenai berapa jumlah Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) yang sudah dikeluarkan, jumlah laporan perkara yang masuk, jumlah perkara yang sudah ditangani, dan jumlah kasus yang tidak ditangani.

"Informasi itu harusnya transparan, jadi publik tahu berapa kasus yang tidak ditangani beserta alasannya. Saya rasa sampai saat ini informasi belum bisa diakses. Bahkan ada info penangkapan dugaan korupsi, yang sehari dibantah, kemudian tiga hari dibenarkan, dan kini dibantah lagi," katanya .

Dicontohkannya pada institusi kejaksaan, seharusnya transparan mengenai mekanisme pengembalian uang pengganti dari terpidana kasus korupsi. Dari sisi akuntabilitas, kejaksaan juga harus melakukan perbaikan.

Idealnya sambung dia, seorang jaksa harus berperan aktif memeriksa perkara sejak kepolisian mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

"Kewenangan jaksa tidak sekedar dalam hal penuntutan. Itu untuk efisiensi supaya berkasnya tidak bolak-balik, yang kedua menciptakan peradilan murah," kata dia.