Demokrat Nilai Pansus Angket buat Lemahkan KPK, Syarief Hasan: Itu Kesimpulan Kami

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Partai Demokrat sudah sejak awal melihat arah dan tujuan panitia khusus hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak jelas.

Hal itulah yang membuat Partai Demokrat tak mengirimkan perwakilannya.

"Justru itulah, makanya, Demokrat nggak mau ikut karena ini kami melihat arahnya nggak jelas," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Syarief pada awalnya mengomentari kesaksian mantan anak buah M Nazaruddin, Yulianis, pada rapat pansus angket KPK, Senin (24/7/2017).

Yulianis menyampaikan, nama Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas telah disebut beberapa kali, dalam persidangan kasus suap proyek pembangunan wisma atlet di Sumatera Selatan.

Yulianis membeberkan alasan mengapa Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR itu kerap tak tersentuh KPK.

Alasannya, Ibas disebut dekat dengan mantan Pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Hal itu disampaikan oleh seorang penyidik KPK.

Menurut Syarief, jika memang kesaksian Yulianis benar, maka Ibas sudah dipanggil.

"Tapi ternyata, ini kan tidak dipanggil-panggil, berarti memang tidak ada bukti. Itu hanya kicauan-kicauan mereka saja," ucap Anggota Komisi I DPR itu.

Langkah pansus mengundang Yulianis dinilai menjadi satu di antara contoh bahwa arah pansus tak jelas.

Tujuan penyelidikan pansus sejak awal dianggap kerap berubah-ubah.

Demokrat menilai, kerja pansus mengarah ke pelemahan KPK.

"Itu kesimpulan kami, Demokrat, bahwa itu untuk melemahkan KPK. Makanya, kami nggak ikut," tuturnya.

(Nabilla Tashandra)