Partai Idaman Beberkan Partai Politik Lain yang Manipulasi Data Sipol
Partai Idaman membeberkan nama-nama partai politik yang memanipulasi data di Sipol
lihat foto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kuasa Hukum Partai Idaman Heriyanto menyampaikan, terjadi manipulasi data di dalam Sistem Informasi Partai Politik ( Sipol) oleh sejumlah partai politik (parpol) yang telah dinyatakan memenuhi dokumen persyaratan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurut dia, hal ini sangat tidak adil bagi parpol-parpol lain yang berusaha mengisi data ke Sipol sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Baca: Anggota DPRD Bandar Lampung Dikecam LBH karena Bentak dan Tantang Wartawan Berkelahi
Sementara yang tidak menaati peraturan perundangan-undangan malah dinyatakan oleh KPU, memenuhi dokumen persyaratan.
"Dari bukti di atas seharusnya ada partai yang dinyatakan tidak lengkap, namun dinyatakan lengkap oleh KPU RI. Tentu sangat tidak adil bagi parpol yang telah berbuat jujur dalam mengisi Sipol sesuai dengan syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sementara KPU meloloskan parpol yang secara faktual dokumen yang di-upload ke Sipol bukan dokumen persyaratan," kata Heriyanto membacakan uraian dugaan pelanggaran administrasi, dalam sidang pemeriksaan, Kamis, 2 November 2017.
Sejumlah parpol yang diduga memanipulasi data Sipol yaitu Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Beringin Karya, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Hari Nurani Rakyat (Hanura), serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Heriyanto mengatakan, Partai Demokrat di Sulawesi Tenggara hanya memiliki kepengurusan di 12 kabupaten dari 17 kabupaten yang ada atau sekitar 70,5 persen.
"Sehingga harus dinyatakan tidak lengkap karena syarat minimal adalah 75 persen kepengurusan kabupaten/kota atau 13 kabupaten/kota," kata Heriyanto.
PSI juga diduga memanipulasi data Sipol di Sulawesi Tenggara.
Selain soal kepengurusan yang tidak mencapai 75 persen di kabupaten/kota, alamat domisili yang dilaporkan berbeda dari dokumen faktualnya.
"Surat keterangan domisili PSI untuk Kabupaten Kolaka berasal dari Camat Kecamatan Pahandut Kabupaten Palangkaraya, Kalimantan Tengah," kata dia.
Manipulasi soal alamat kantor dan perjanjian sewa menyewa juga ditemukan di Kabupaten Konawe, Kabupaten Buton, Kabupaten Bombana, Kolaka Utara, Konawe Utara, Buton Utara serta Konawe Timur.
Sementara itu di Muna Barat, tidak ada Ketua DPC PSI.
Heriyanto juga menyampaikan, PSI memanipulasi data perjanjian sewa menyewa kantor di Maluku Utara.
Adapun manipulasi data yang dilakukan Partai Beringin Karya masih seputar alamat kantor dan pengurus di sejumlah kabupaten di Sulawesi Tenggara, diantaranya yaitu di Kolaka, Konawe, Muna, Konawe Selatan, Bombana, Wakatobi, Konawe Utara, Kota Kendari, Kota Bau-bau, Kolaka Timur, dan Buton Selatan.
