Bupati Lamsel Dianggap Lecehkan Ketum PBNU, Dituntut Minta Maaf, Ini Endingnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KALIANDA -  Pidato Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan saat peringatan Hari Santri Nasional, Minggu, 22 Oktober 2017, menuai polemik.

Warga NU menilai pidato Zainudin telah menghina Ketua Umum PB NU Said Aqil Siradj.

Baca: Bripda Cantik Ini Sukses Menyabet Juara 1 Lomba Pencarian Bakat Bintang Film

Mereka menuntut Zainudin meminta maaf secara terbuka.

Di dalam pidatonya, Zainudin menyebutkan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mencaci maki pendiri NU karena memakai sorban dan jenggot. 

Bahkan Zainudin memprovokasi massa untuk mengganti Said Aqil Siradj sebagai Ketua Umum PBNU.

Video pidato Zainudin ini beredar luas di Youtube.

Warga NU Lampung Selatan memprotes pernyataan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan saat sambutan pada Hari Santri Nasional, Minggu, 22 Oktober 2017.

Warga Nadhliyin menganggap sambutan tersebut  menghina Ketua PB NU Said Aqil Siraj.

Front Pemuda Nahdliyin mengutuk keras pernyataan bupati Lampung Selatan tersebut.

Menurut mereka, pernyataan itu telah melukai hati warga NU.

Baca: Karena sebut KPK Sinting, Fahri Hamzah Ingin Dinasihati AM Fatwa, Faktanya Nyaris Dilempar Mikrofon

Mereka menuntut Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan meminta maaf secara terbuka.

Terpisah Ketua PC NU Lampung Selatan, KH Nur Mahfudz saat dikonfirmasi via telepon mengaku saat ini dirinya sedang rapat dengan seluruh jajaran pengurus NU dan juga para Kiyai.

“Ini sedang kita rapatkan. Sebab NU ini kan bukan hanya saya. Nanti kita akan sampaikan apa yang menjadi keputusan pengurus NU terkait dengan masalah ini,” ujarnya kepada Tribun Lampung.

Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan mengatakan tidak pernah berniat untuk melecehkan atau menghina ketua PB Nahdatul Ulama (NU) Said Aqil Siraj saat memberikan sambutan pada Hari Santri Nasional, Minggu, 22 Oktober 2017 kemarin.

Kepada Tribun Lampung melalui pesan singkat, Senin, 23 Oktober 2017, dirinya mengatakan konteks dari sambutannya haruslah dilihat secara menyeluruh.

Saat itu dirinya berbicara di hadapan para Kiyai dan para santri.

“Saya saat itu berbicara di hadapan para kiyai dan para santri. Jika saya menjelekan tentu mereka tidak akan menerima. Ini kan saling ingat mengingkatkan,” ujarnya.

Menurut dirinya, konteks sambutannya mengajak seluruh umat islam di Indonesia untuk bersatu. Antara umat islam satu dengan yang lain tidak saling menjelekkan.

“Saya justru ingin mengajak umat islam untuk bersatu. Tidak saling terpecah belah antara satu dengan lainnya,” terang dirinya.

Ini videonya:

Usai  pidatonya yang menuai polemik dan protes, ratusan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lampung Selatan, Senin 23 Oktober 2017.

Massa yang berasal dari Bandar Lampung tersebut menuntut Bupati Lampung Selatan Zulkifli Hasan untuk meminta maaf secara langsung kepada Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dan proses hukum tetap harus berlanjut.

Respon PWNU Lampung

Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Lampung buka suara terkait  pernyataan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, yang dinilai kalangan muda NU menghina Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj.

Sekretaris PWNU Lampung Aryanto Munawar  memaklumi dan mendukung langkah yang diambil oleh berbagai elemen Nahdliyin dalam menyikapi pernyataan Zainudin.

 “Namun langkah dalam mengekspresikan kekecewaan, ketersinggungan dan kemarahan elemen Nahdliyin ini harus melalui cara-cara yang konstitusional dan beradab,” ungkap Aryanto kepada Tribun Lampung, Senin 23 Oktober 2017.

Ariyanto berharap para warga Nahdliyin bisa menghindari sikap dan tindakan yang destruktif. Maka dalam menyikapi hal ini, segenap eleman tetap menjaga kesantunan ala Nahdliyin.

“Yang saya khawatirkan adalah anak muda NU, makanya kalau toh NU kemudian harus rapat dan kumpul bukan masalah persoalan dengan bupatinya, tetapi bagaimana kami bekerjakeras untuk mendinginkan anak-anak kami, ini yang lebih bahaya apalagi di Lampung,” tuturnya.

 Ariyanto pun menuturkan saat ini PWNU menjadi sibuk untuk meredam emosi warga.

Hal ini bertujuan agar tidak terjadi gerakan yang tidak terukur dan tindakan yang diluar yang diharapkan.