Media Asing Kritik Pemerintahan Jokowi Doyan Pencitraan untuk Tutupi Kegagalan, Ini Fakta Sebaliknya

Baca: Posting Video dan Foto Ini, Maia Estianty Diminta Segera Menikah oleh Netizen

FAKTANYA:

Informasi terbaru, PT Inalum (Persero) resmi membeli sebagian saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Dengan begitu, kepemilikan saham Indonesia atas PTFI meningkat dari 9 persen menjadi 51 persen.

"Pada hari ini, telah kita selesaikan proses panjang perubahan KK Freeport jadi IUPK. Hari ini telah selesai ditandatangani oleh Menteri ESDM, dan semuanya sudah diselesaikan," ujar Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono di Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Dengan terbitnya IUPK ini, PTFI akan mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun hingga 2041, serta mendapatkan jaminan fiskal dan regulasi. PTFI juga akan membangun pabrik peleburan (smelter) dalam jangka waktu lima tahun.

Terkait dengan pengalihan saham, INALUM telah membayar 3.85 miliar dolar AS kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI sehingga kepemilikan INALUM meningkat dari 9.36 persen menjadi 51.23 persen.

Kepemilikan 51.23 persen tersebut nantinya akan terdiri dari 41.23 persen untuk INALUM dan 10 persen untuk Pemerintah Daerah Papua. Saham Pemerintah Daerah Papua akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPPM) yang 60 persen sahamnya akan dimiliki oleh INALUM dan 40 persen oleh BUMD Papua.

INALUM akan memberikan pinjaman kepada BUMD sebesar 819 juta dollar AS yang dijaminkan dengan saham 40 persen di IPPM. Cicilan pinjaman akan dibayarkan dengan dividen PTFI yang akan didapatkan oleh BUMD tersebut. Namun dividen tersebut tidak akan digunakan sepenuhnya untuk membayar cicilan. Akan ada pembayaran tunai yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

Struktur kepemilikan Pemerintah Daerah Papua tersebut adalah struktur yang lazim dan sudah mempertimbangkan semua aspek, termasuk aspek perpajakan yang lebih efisien bagi semua pemegang saham serta aspek perlindungan dari masuknya penyertaan swasta didalam kepemilikan.

"Bukan sekadar naik 51 persen, yang terjadi disini bukti ke dunia bahwa Indonesia membuka diri pengelolaan SDA nya tetap mengikuti prinsip konstitusi kita, tapi kita melakukannya dengan friendly, profesional, dan partnership yang saling menguntungkan," kata Ditektur Utama PT INALUM Budi Gunadi Sadikin.

Keempat, blok gas alam di Marsela.

ATimes menulis ini sebagai salah satu "spin machine" pemerintah, di mana bahkan untuk alasan yang politisi senior pun tidak dapat mencernanya, Joko Widodo menginginkan dibangunnya fasilitas pengolahan onshore di area terpencil tersebut.

Sementara Shell dan Inpex sebagai investor utama memandang skeptis permintaan tersebut dengan argumen bahwa hanya fasilitas offshore sajalah yang secara hitungan matematis logis untuk dibangun di sana, terlebih mempertimbangkan juga kondisi daratan bawah laut dan ketiadaan infrastruktur penunjang di sana.

Meski statusnya masih abu-abu, pemerintah malah lebih dulu mengumumkan bahwa proyek pembangunan itu akan berjalan dan investor tengah mengerjakan rencana detil untuk pengerjaan fasilitas onshore tersebut.

FAKTANYA: