Pilgub Lampung 2018
Herman Janjikan Flyover, Jajuli Ungkap Makna Ronda
Dua kandidat menghadiri Seminar Sehari di Gedung D31 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Kamis (8/2).
Penulis: Beni Yulianto | Editor: Yoso Muliawan
lihat foto
LAPORAN REPORTER TRIBUN LAMPUNG BENI YULIANTO
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Dua kandidat menghadiri Seminar Sehari di Gedung D31 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Kamis (8/2/2018).
Keduanya adalah bakal calon gubernur Herman HN dan balon wakil gubernur Ahmad Jajuli. Mereka memaparkan program unggulan masing-masing.
Herman yang mendapat giliran pertama membeberkan beberapa program, mulai dari pendidikan dan kesehatan, perbaikan infrastruktur, serta lainnya.
Satu program spesifik, misalnya, soal upaya mengatasi kemacetan di Pasar Bandar Jaya, Lampung Tengah.
"Kalau saya jadi gubernur, kemacetan di (Pasar) Bandar Jaya (Lamteng) selesai," janji Herman dalam seminar gelaran FISIP bareng Ikatan Alumni FISIP Unila bertema "Menyambut Pilgub Lampung 2018: Gagasan dan Harapan".
"Seminggu setelah pelantikan saya, tidak akan macet lagi di situ. Jalan lingkar akan saya hidupkan," imbuhnya.
Herman juga membidik pembangunan flyover (jalan layang) di daerah Lampung Tengah-Metro untuk mengatasi macet.
"Arah ke Metro, jangan seminggu. Itu tujuh bulan, delapan bulan, harus ada jalan layang," katanya disambut tepuk tangan hadirin.
Herman juga menyinggung program infrastruktur yang berdampak pada perekonomian.
"Kalau jalan bagus, orang jualan pisang di depan rumah, dibeli orang," ujar wali kota Bandar Lampung ini.
Sementara Ahmad Jajuli mengulas kerja sama eksekutif dan legislatif dalam perencanaan program pemerintah daerah. Dua lembaga ini, menurut "pendamping" balon gubernur Mustafa itu, harus memiliki visi pembangunan yang sama.
"Langkah pertama, kami akan meletakkan proses penyiapan Perda APBD (Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) secara terbuka melalui e-government. Sehingga, semua masyarakat terlibat," katanya.
"E-government adalah keniscayaan ke depan. Jika gubernur, DPRD, dan APBD-nya terbuka, maka akan mengurangi kongkalikong," ujar Jajuli.
Setelah itu, papar Jajuli, aparatur sipil negara harus ditempatkan sesuai kemampuan.
