Keputusan Parkir di Shopping Centre harus Direvisi

Laporan Reporter Tribun Lampung Indra Simanjuntak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Wakil Ketua Komisi I DPRD Metro, Nasrianto Effendi menyayangkan kebijakan dishub setempat terkait pengelolaan parkir di Shopping Centre, yang diberikan kepada warga luar Metro.

"Pertama, kami bukan melarang orang mau kerja di Metro. Silakan saja. Tapi untuk parkir, ini kan masuk ke kas daerah. Jadi, harus diutamakan warga kita. Kecuali, tidak ada yang mau jadi tukang parkir, silakan berikan ke orang luar," jelas Nasrianto.

Baca: Tanpa PM No 108 Keberadaan Taksi Online Bisa Dianggap Ilegal

Sebelum penerbitan SPT, Nasrianto mengungkapkan, sejumlah juru parkir di Shopping Centre telah mendatangi DPRD. Saat itu, mereka hanya mengeluhkan pemecahan kawasan, yang membuat setoran parkir meningkat.

Sementara, pengadaan juru parkir baru yang berasal dari luar Metro, hal tersebut belum diketahui. “Waktu itu, kami mengobrol dengan dishub, janjinya petugas harus ikuti aturan. Terus ada kelengkapan, baju, karcis dan lainnya. Dan, SPT hanya dari dinas, bukan UPT. Ini supaya tidak ada SPT ganda. Tapi, kami tidak tahu kalau ternyata, itu mau diberikan ke warga luar Metro," terang Nasrianto.

Baca: (VIDEO) ATM BCA di Gerai Alfamart Pramuka Dibobol

Pemkot, lanjut Nasrianto, harus merevisi keputusan parkir di Shopping Centre. Selain untuk menghindari potensi konflik, revisi keputusan pun bisa mengatasi tingkat pengangguran di Metro.

"Kita tahu, pernah ada gangguan keamanan gara-gara rebutan lahan parkir. Itu sesama warga Metro. Masalah pasar ini kan paling sensitif. Jangan sampai terulang dan memancing isu-isu lain. Hanya karena kebijakan yang tidak bijak. Kami minta tinjau ulang dan selesaikan dengan bijak," papar Nasrianto. (dra)