CPNSD 2018, Ternyata Pendaftarannya Dibuka Juni, dan Catat Waktu Pelaksanaan Tesnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANGKA - Masyarakat yang berminat untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah harus bersiap-siap dari sekarang. Pasalnya, penerimaan CPNS direncanakan akan dibuka pada Juni mendatang usai pilkada.

Kasubbid Perencanaan dan Pengadaan Pegawai BKPSDM Babel M. Erisco Nurrahman membeberkan pada Mei nanti akan ada penetapan formasi prinsip alokasi formasi masing-masing pemerintah daerah.

Baca: Syahrini Hapus Foto Diduga Karena Hasil Editan, Netizen: Terpampang Nyata Tanpa Fatamorgana

"Setelah Pilkada kalau informasinya, Juni pendaftaran secara nasional melalui panselnas. Tapi kita belum tau pasti itu berdasarkan informasi sementara, belum ada informasi resmi tertulis ke kita," katanya, Senin (26/3/2018).

"Kalau memang bulan Juni pendaftaran, sekitar bulan juli itu baru seleksi tes kompetensi dasar dan bidang," katanya.

Ajukan 304 Orang

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajukan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 paling banyak untuk formasi guru sebanyak 181 orang.

Tahun ini, Pemrov mengajukan 304 orang, untuk formasi kesehatan, pendidikan, dan jabatan pendukung infrastruktur.

Baca: Ketua Umum PPP Nilai Pernyataan Fadli Zon Menyesatkan Publik, Yang Manakah Itu?

"Januari akhir kami ajukan ke Kemenpan, Formasi yang kita ajukan itu 181 orang tenaga pendidik, 59 orang untuk kesehatan, dan 64 orang untuk tenaga teknis infrastruktur," kata, Kasubbid Perencanaan dan Pengadaan Pegawai BKPSDM Babel M. Erisco Nurrahman, Senin (26/3/2018).

Ia mengatakan Formasi yang diajukan ini akan diverifikasi oleh Kemenpan, setelah itu baru ditetapkan formasi prinsip alokasi formasi masing-masing pemerintah daerah.

"Formasi prinsip yang sudah diverifikasi Kemenpan itulah yang menjadi acuan kita untuk kouta penerimaan, karena banyak pertimbangannya," ujarnya.

Ia mengatakan jumlah yang diajukan memang tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan CPNS di Babel, pasalnya untuk 5 tahun Kedepan dibutuhkan sekitar 1.095 CPNS.

"Analisa kita untuk 5 tahun kedepan 2018-2022 kebutuhan kita 1.095 orang untuk berbagai formasi baik adminstrasi, Pendidikan, kesehatan dan tenaga teknis lainnya," katanya.

Pangkalpinang Usul 408 Posisi

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pangkalpinang tahun ini mengusulkan pegawai aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 408 orang. Jumlah ini terbagi dari tiga bidang yang membuka kesempatan seperti bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

Adapun secara kuantitas jumlah ASN yang diajukan sebanyak 408 orang terbagi menjadi 136 orang guru, 180 petugas kesehatan, 21 orang di bidang infrastruktur dan 71 orang di bidang lainnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pangkalpinang, Agung Yubi Utama mengatakan pihaknya sudah menyurati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) soal kebutuhan ASN di Kota Pangkalpinang.

Baca: Bikin Geram, Tercyduk Anak Istri Begini Upaya Oknum Polisi yang Asyik Berduaan dengan Pelakor

Pasalnya 2018 ini jumlah ASN yang pensiun di Kota Pangkalpinang sebanyak 119 orang yang menjabat di bidang fungsional seperti guru dan perawat dan bidang administrasi seperti staf biasa, kepala seksi (kasih) dan kepala bidang (kabid) ditambah dengan kekurangan guru sebanyak 136 orang.

Belitung Usul 908 Posisi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung melalui Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kamis (8/2/2018) mengusulkan ratusan lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) daerah.

Usulan CPNS tersebut telah disampaikan ke Kemenpan RB. "Sudah kami usulkan, total semua yang kami usulkan ada 908 orang," kata Kabid Kesejahteraan Data dan Informasi BKPSDM Kabupaten Belitung Rahmat Kurniawan kepada posbelitung.com, Kamis (8/2/2018).

Ratusan lowongan CPNS tersebut, hanya diprioritaskan untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan dan tenaga teknis pembangunan infrastruktur.

"Kalau untuk tenaga pendidikan yang kami usulkan 383 orang, tenaga kesehatan 165 orang dan sisanya tenaga infrastruktur," ucapnya.

Rahmat belum bisa memastikan berapa jumlah penerimaan CPNS yang nanti akan disetujui oleh Presiden Joko Widodo.(*)

134 Pemda Tak Bisa Ajukan Tambahan Formasi

Sebanyak 134 pemerintah deerah memiliki belanja pegawai di atas 50 persen pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mereka. Akibatnya sejumlah pemerintah daerah terancam tak dapat mengajukan tambahan formasi CPNS Tahun 2018.

Melansir laman menpan.go.id, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menegaskan, saat ini tengah melakukan telaah terhadap usulan tambahan formasi CPNS dari seluruh instansi pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten/ kota.

Hal itu dilakukan untuk melihat dan memastikan kesesuaian dengan program prioritas pemerintah.

Menurut Menteri, Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus berdasarkan kebutuhan serta potensi yang dimiliki suatu daerah.

“Jadi misal potensi yang dimiliki Sulawesi dalam hal perikanan dan kelautan, maka yang diajukan harus berkualifikasi perikanan dan kelautan juga. Selain itu harus sejalan dengan arah pembangunan nasional,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, di Jakarta, Senin (12/3/2018).

Dikatakan juga bahwa saat ini pemerintah menerapkan prinsip minus growth, sehingga jumlah CPNS yang akan direkrut tidak akan lebih dari yang pensiun.

Selain itu, pemerintah tidak memberikan tambahan formasi CPNS bagi Pemda yang belanja pegawainya di atas 50 persen.

"Berdasarkan data, terdapat 134 pemerintah daerah yang memiliki belanja pegawai di atas 50 persen. Sesuai ketentuan, mereka tidak dapat mengajukan tambahan formasi CPNS," ujarnya.

Disampaikan bahwa saat ini terdapat 4,35 Juta pegawai ASN, dimana 37 persen diantaranya berkemampuan administratif.

Oleh karena itu diperlukan ASN yang memiliki keahlian untuk membangun suatu daerah serta mewujudkan pembangunan nasional.

Dalam kesempatan itu, Komisi II DPR RI mendukung langkah Kementerian PANRB untuk melakukan rekrutmen CPNS berdasarkan kebutuhan dari potensi daerah maupun wilayah yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara dan kapabilitas ASN.

Anggota DPR E.E Mangindaan mengatakan, ia mendukung langkah Kementerian PANRB yang mengutamakan rekrutmen CPNS berdasar pada arah pembangunan daerah dan juga nasional.

Mantan Menteri PANRB ini menilai, bahwa PNS dengan kemampuan administrasi sudah terlalu gemuk.

Untuk itu perlu adanya penerimaan CPNS dengan kemampuan yang dibutuhkan disuatu daerah.

“Memang sudah terlalu gemuk, PNS kita yang berkemampuan administrasi. Kita perlu ASN dengan kemampuan spesifikasi. Untuk PNS berkemampuan administrasi perlu ada pelatihan keahlian tentunya dari potensi yang dimiliki daerah tersebut,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Komisi II DRR RI Zainudin Amali mengapresiasi langkah Kementerian PANRB dalam upaya perbaikan ASN.

Meski demikian perlu ada perbaikan dalam berbagai sektor demi terwujudnya perbaikan kualitas ASN kedepan.

Selain itu ia pun memberi apresiasi terhadap pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2017 dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).

“Kami mengapresiasi Kementerian PANRB dan BKN dalam mewujudkan rekrutmen CPNS yang tertib, terbuka, dan bebas dari KKN dengan menggunakan sistem CAT,” pungkasnya.(krisyanidayati/teddymalaka)