Kemendagri Perintahkan Pjs Gubernur Lampung Bayar DBH Milik Pemkot

Kemendgri memerintahkan pemerintah Provinsi Lampung untuk membayarkan dana bagi hasil milik pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2016-2017.

Kemendagri Perintahkan Pjs Gubernur Lampung Bayar DBH Milik Pemkot
Tribunlampung/Romi
Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Kementerian dalam negeri nomor 900/1482/Keuda 23 Maret 2018 Kementerian dalam negeri memerintahkan Pjs Gubernur Lampung memerintahkan pemrov Lampung mencarikan DBH PKB, PBB-KB dan BBN-KB milik pemkot. 

Laporan Wartawan Tribun Lampung Romi Rinando

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Kementerian dalam Negeri memerintahkan pemerintah Provinsi Lampung untuk membayarkan dana bagi hasil milik pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2016-2017, yang belum tersalurkan hingga April 2018.

Baca: GRAFIS - Langkah Cerdas Menikmati Kopi 

Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Kementerian  dalam negeri nomor 900/1482/Keuda 23 Maret 2018 Kementerian dalam negeri memerintahkan Pjs Gubernur Lampung memerintahkan pemrov Lampung  mencarikan DBH PKB, PBB-KB dan BBN-KB milik pemkot.   

Baca: Mengejutkan! Ketua Gerindra Ini Ungkap Prabowo Mungkin Tak Akan Jadi Capres 2019

Surat yang ditandatangani Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Indra Baskoro  berisi lima poin yang memuat peraturan mengenai DBH diantaranya ketentuan pasal 94 ayat 1 UU RI no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi.

Dalam pasal tersebut dinyatakan  hasil penerimaan pajak provinsi  sebagian diperuntukan bagi kabupaten /kota di wilayah yang bersangkutan. “Kita pemkot sudah terima surat balasan  kemendagri, surat itu juga  disampaikan ke Pemrov intinya kemendagri memerintahkan pemrov membayar DBH milik pemkot,”  kata Sekretaris Kota Bandar Lampung Badri Tamam, kemarin.

Menurut Badri dalam surat tersebut juga pemerintah Kota Bandar Lampung bahwa pemrov Lampung masih puna memiliki kewajiban kepada pemkot  berupa penyaluran dana bagi hasil  tahn 2016 untuk triwulan III dan IV, sedangkan  tahun 2017 DBH yang belum dibayarkan yakni kurun  triwulan I sampai IV.

Sementara Kepala Biro Keuangan Pemrov Lampung yang dikonfirmasi tribun ponselnya tidak diangkat, meskipun aktif. (*)

Penulis: Romi Rinando
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved