Yusril Sebut SBY Putar Balik karena Statement Mahfud MD, Mantan Ketua MK Beri Balasan Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengaku dirinya pernah dicurhati Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) perihal rencana pengembalian format pemilihan kepala daerah kepada DPRD yang sudah pernah menjadi rancangan undang-undang (RUU).

Kondisi saat itu, sudah ada RUU yang menyatakan pilkada akan kembali ke DPRD, namun kemudian SBY mengeluarkan Perpu pilkada langsung.

Mendengar hal tersebut, Yusril dengan tegas meminta SBY untuk mempertahankan UU yang dibuatnya.

Menurut Yusril, hal ini menciderai cita-cita demokrasi yang diperjuangkan dalam demokrasi.

Hal ini mendapat tanggapan langsung dari Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD secara langsung.

Melalui akun Twitternya @mohmahfudmd mengatakan jika pernyataan Yusril bertentangan dengan fakta dan agak menyesatkan.

Seperti yang dikutip Tribunwow.com di bawah ini.

Baca: Di Ambang Cerai, Terungkap Sebelum David dan Gracia Indri Nikah Ada Hal Ganjil Ini

"Statement Yusril terasa ingin memberi kesan bahwa:

1) Saya mendukung Pilkada Langsung;

2) Saya yang menginspirasi SBY untuk berbalik arah sehingga mengeluarkan Perppu. Itu semua manipulatif dan tendensius.

Inilah fakta yang bisa dilacak jejak digitalnya.

Sebagai Ketua MK yg mengadili sengketa Pilkada sekitar 395 kasus saya adalah salah seorang yang mengusulkan agar Pilkada kembali dilakukan di DPRD.

Itu saya kemukakan pada Seminar Nasional antara MK, KPU, dan Kemendagri pada bulan Pebruari 2012 di Hotel Mulia.

Pada seminar itu tampil sbg narasumber: Menko Polhukam Joko Suyanto, Ketua MK Mahfud MD, Mendagri Gamawan Fauzi, Ketua KPU A. Hafidz.

Semua narassumber setuju: Pilkada dikembalikan ke DPRD krn Pilkada Langsung lebih banyak mudharatnya.

Materi seminar Itu sudah dibukukan.

Setelah seminar 2012 itu Pemerintahan SBY, melalui Mendagri Gamnawan Fauzi dengan surat Presiden, mengajukan RUU Pilgub. Pilbup, Pilwali (Pilkada) yang berisi perubahan sistem Pilkada dari langsung menjadi dipilih oleh DPRD.

Waktu itu semua parpol di DPR-RI menyetujui.

Ormas-ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah juga mendukung secara terbuka, Pilkada di DPRD saja.

Kata mereka, Pilkada langsung tlh merusak moralitas rakyat & mem-belah2 kehidupan sosial.

Penyalahgunaan jabatan, kekerasan politik, dan money politic marak di Pilkada langsung.

Masalah politiknya muncul: RUU yang sebenarnya sudah mulus di DPR itu proses akhir pengesahannya dilakukan pada saat Pilpres yang polarisasi politiknya terbelah ke dalam Koalisi Merah Putih (KMP) pendukung Prabowo dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung Jokowi.

Sidang Paripurna DPR bulan Okt' 2014 berlangsung panas.

Parpol-parpol yang tadinya pro Pilkada di DPRD ada yang berbalik, meminta Pilkada langsung.

LSM-LSM berteriak bahwa Pilkada lewat DPRD membawa kemunduran p demokrasi yang sudah kita bangun dengan susah payah.

Baca: Setelah Resmi Cerai, Janda Sahrul Gunawan Makin Cantik dan Menawan

Mengapa jadi begitu?

Waktu itu atraksi politik yang muncul adalah: Jika Pilkada dilakukan lewat DPRD akan menimbulkan ketidakseimbangan.

Sebab para DPRD akan dikuasasi oleh KMP sbg pemenang Pilleg 2014 padahal pemenang Pilpres alah KIH.

Ini sangat potensial menimbulkan instabilitas. Itulah.

NU Muhammadiyah jg mengubah pandangannya, meskipun tdk institusional. Ketua PBNU Hasyim Muzadi dan Katib Am PBNU Malik Madani yg tadinya gencar mengusulkan Pilkada lewat DPRD kemudian mendukung Pilkada langsung.

Situasi politik sangat penas. SBY dan Gamawan dihujat.

Saya yang sejak 2012 mendukung Pilkada di DPRD tetap pada sikap itu.

Saya dikeroyok ramai-ramai melalui dialog yang tidak imbang di TV-TV dan medsos.

Saya tunjuk bahwa melalui Penpres No. 6 Tahun 1959 Bung Karno pun tak setuju pilkada langsung sehingga membatalkan UU No. 1 Tahun 1957.

Akhirnya keputusan ttg itu diputuskan scr dramatis melalui voting di DPR dan disetujuilah UU Pilkada dgn mekanisme melalui DPRD.

Masyarakat sipil dan pers didominasi hujatan thd SBY sbg perusak demokrasi yg telah dibangunnya sendiri. Pokoknya RUU itu hrs dibatalkan.
 
 Bully thd SBY itu bagaikan bah yg menjadi trending topic sampai ber-hari2.

SBY yg sedang melakukan kunjungan ke Amerika megeluarkan pernyataan bahwa dirinya tidak setuju pada RUU itu dan SBY setuju dengan aspirasi masyarakat serta akan mencari jalan keluar secepatnya", ujar Mahfud mengakhiri. (TribunWow/Dian Naren)